Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan dampak konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi dunia, ketahanan ekonomi Indonesia kembali mendapat sorotan positif dari lembaga internasional. Dua penilaian yang dirilis dalam waktu berdekatan menunjukkan pandangan yang relatif optimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional dan perkembangan pasar modal.
Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil pada 5,2% pada 2026 dan 2027, naik dari proyeksi 5,1% pada 2025. Proyeksi itu termuat dalam laporan Asian Development Outlook April 2026: The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific.
Pada periode yang hampir bersamaan, FTSE Russell mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan menegaskan Indonesia tidak masuk dalam daftar pemantauan penurunan peringkat.
Kedua penilaian tersebut muncul saat ketidakpastian global meningkat akibat konflik Timur Tengah, fluktuasi harga energi, serta tensi perdagangan internasional yang menekan sejumlah negara di kawasan. Dengan asumsi konflik mereda secara bertahap, ADB menempatkan proyeksi pertumbuhan Indonesia di atas rata-rata Asia Tenggara yang diperkirakan 4,7% pada 2026.
ADB menilai ketahanan ekonomi Indonesia ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali di kisaran 2,5% sesuai target pemerintah, serta kebijakan moneter yang dinilai terukur dan responsif.
Dari sisi pendorong pertumbuhan, awal 2026 disebut ditandai peningkatan konsumsi rumah tangga yang didukung produktivitas sektor pertanian serta momentum musiman Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, pembangunan infrastruktur publik yang berlanjut dan meningkatnya investasi swasta di sektor hilirisasi turut memperkuat kinerja ekonomi.
ADB juga menyoroti arus masuk investasi asing yang solid sebagai faktor yang membantu menjaga keseimbangan eksternal dan stabilitas nilai tukar. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang tepat sasaran dinilai berperan dalam menjaga daya beli sekaligus mendukung keberlanjutan investasi.
Sementara itu, penilaian FTSE Russell mencerminkan kemajuan reformasi struktural di pasar modal Indonesia. Lembaga tersebut menilai implementasi delapan rencana aksi reformasi berjalan positif, termasuk peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor, penetapan batas minimum free float sebesar 15%, serta penerapan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC) sebagai sistem peringatan dini bagi investor.
Dengan status yang sejajar dengan negara seperti Tiongkok dan India dalam klasifikasi FTSE, pasar modal Indonesia dinilai semakin mendekati standar global dalam tata kelola dan transparansi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai capaian tersebut sebagai bukti reformasi yang dijalankan berada di jalur yang tepat dan mendapat pengakuan internasional.
Pemerintah memandang dua pengakuan itu sebagai validasi atas konsistensi kebijakan makroekonomi yang menekankan penguatan permintaan domestik, disiplin fiskal, kredibilitas moneter, serta reformasi sektor keuangan. Di tengah tekanan global, stabilitas fundamental domestik disebut menjadi penopang utama kepercayaan investor jangka panjang.
Ke depan, pemerintah menyatakan komitmen untuk terus mempercepat reformasi, termasuk dalam menghadapi agenda peninjauan FTSE Russell pada Juni 2026 dan MSCI pada Mei 2026. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tetap tangguh menghadapi dinamika global.
