Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global dan dampak konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas ekonomi dunia, dua pengakuan internasional yang dirilis dalam waktu berdekatan dinilai memperkuat keyakinan pelaku pasar global dan lembaga multilateral terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.
Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di level 5,2% pada 2026 dan 2027, meningkat dari capaian 5,1% pada 2025. Proyeksi ini tercantum dalam laporan Asian Development Outlook April 2026: The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific.
Pada periode yang hampir bersamaan, FTSE Russell menegaskan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market serta memastikan Indonesia tidak masuk dalam daftar pemantauan penurunan peringkat.
Kedua indikator tersebut muncul di tengah ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah, fluktuasi harga energi, dan meningkatnya ketegangan perdagangan internasional yang menekan sejumlah negara di kawasan. Proyeksi ADB, yang didasarkan pada asumsi meredanya konflik secara bertahap, menempatkan Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan Asia Tenggara yang diperkirakan 4,7% pada 2026.
ADB menilai ketahanan ekonomi Indonesia ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terjaga di kisaran 2,5% sesuai target pemerintah, serta kebijakan moneter yang terukur dan adaptif.
Dari sisi pendorong pertumbuhan, awal 2026 disebut ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga yang didukung produktivitas sektor pertanian serta momentum musiman Ramadan dan Idulfitri. Pembangunan infrastruktur yang berlanjut, meningkatnya investasi sektor swasta di hilirisasi, serta arus masuk penanaman modal asing yang solid turut memperkuat kinerja ekonomi dan menjaga keseimbangan eksternal serta stabilitas nilai tukar.
Selain itu, kebijakan fiskal yang tepat sasaran disebut menopang daya beli masyarakat dan keberlanjutan investasi.
Sementara dari sisi pasar keuangan, pengakuan FTSE Russell dipandang mencerminkan kemajuan reformasi struktural pasar modal Indonesia. FTSE Russell mengapresiasi implementasi sejumlah langkah reformasi, termasuk peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor, penetapan batas minimum free float sebesar 15%, serta penerapan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC) sebagai sistem peringatan dini bagi investor.
Dengan posisi yang sejajar dengan Tiongkok dan India dalam klasifikasi FTSE, pasar modal Indonesia dinilai semakin mendekati standar global dalam tata kelola dan transparansi. Otoritas Jasa Keuangan menyambut positif penilaian tersebut sebagai bukti bahwa reformasi yang dijalankan menunjukkan kemajuan yang kredibel di mata penyedia indeks global.
Pemerintah memandang dua pengakuan itu sebagai validasi atas konsistensi kebijakan makroekonomi yang menitikberatkan pada penguatan permintaan domestik, disiplin fiskal, kredibilitas moneter, serta reformasi sektor keuangan. Di tengah tekanan global, stabilitas fundamental domestik disebut menjadi penopang utama kepercayaan investor jangka panjang.
Ke depan, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mempercepat reformasi, termasuk menghadapi agenda peninjauan FTSE Russell pada Juni 2026 dan MSCI pada Mei 2026, guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap guncangan eksternal.
