Perekonomian Indonesia dinilai tetap kuat memasuki triwulan II 2026. Kondisi ini ditopang inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung 70 bulan berturut-turut, serta tingginya tingkat kepercayaan konsumen. Dari sektor keuangan, kinerja disebut solid, tercermin pada pertumbuhan simpanan perbankan dan ekspansi kredit yang stabil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah indikator sosial-ekonomi juga menunjukkan perbaikan. Ia menyebut tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,25%, rasio ketimpangan (gini ratio) mengecil, tingkat pengangguran menurun, dan penciptaan lapangan kerja sepanjang 2025 mencapai 2,71 juta tenaga kerja baru. Pernyataan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk The Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Seiring penguatan fundamental domestik, pemerintah juga memperluas diplomasi ekonomi global. Airlangga menyampaikan partisipasi Indonesia berlangsung dalam berbagai forum dan inisiatif, antara lain IEU-CEPA, RCEP, I-EAEU CEPA, BRICS, G20, OECD, ASEAN, dan CPTPP. Di saat yang sama, negosiasi tarif dengan Amerika Serikat dinilai membuka peluang peningkatan ekspor, terutama untuk industri padat karya.
Pemerintah juga melaporkan penguatan kerja sama bilateral dengan sejumlah mitra. Sejumlah perjanjian disebut telah diselesaikan dengan Jepang, Pakistan, Palestina, Chile, Australia, Mozambik, Korea, Iran, Peru, Kanada, dan Tunisia. Sementara itu, proses negosiasi masih berlangsung dengan MERCOSUR, negara-negara Teluk, Bangladesh, Sri Lanka, Maroko, Turki, dan Uzbekistan.
Terkait hubungan dagang dengan Amerika Serikat, Airlangga menegaskan negara tersebut menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar sekaligus salah satu tujuan ekspor utama Indonesia. Produk manufaktur seperti minyak sawit, elektronik, alas kaki, tekstil, dan furnitur disebut sebagai komoditas unggulan di pasar AS.
Dalam perkembangan perundingan dengan AS sejak April 2025 hingga awal 2026, pemerintah mencatat adanya kemajuan, termasuk penurunan tarif untuk sejumlah produk dari 32% menjadi sekitar 19%. Selain itu, terdapat peluang pembebasan tarif hingga 0% untuk lebih dari 1.800 produk tertentu. Kebijakan ini diharapkan memperkuat daya saing industri dalam negeri sekaligus melindungi sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja.
Kerja sama bilateral Indonesia-AS juga disebut terus diperluas ke sektor strategis, seperti pangan, industri, energi, teknologi, serta ekonomi digital dan keamanan ekonomi, termasuk upaya mengatasi hambatan non-tarif.
Di sisi lain, pemerintah memastikan putusan Mahkamah Agung AS tidak membatalkan perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Namun, pemerintah AS disebut memerlukan dasar hukum tambahan sehingga meluncurkan investigasi Section 301 terkait isu seperti dumping, kelebihan kapasitas produksi, dan tenaga kerja paksa yang turut melibatkan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan telah menyiapkan respons resmi dan akan melanjutkan proses konsultasi dengan USTR pada Mei 2026.
Dalam proses perundingan ART, pemerintah menekankan pentingnya komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan serta keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk transparansi.
Menutup pernyataannya, Airlangga menyebut program prioritas Presiden Prabowo Subianto diarahkan agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ia menyinggung program Makan Bergizi Gratis dan penguatan Koperasi Merah Putih di desa yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan, menjaga stabilitas harga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan FGD tersebut turut dihadiri pimpinan UGM dan perwakilan pemerintah, termasuk Rektor UGM, jajaran senat akademik, serta pejabat di lingkungan Kemenko Perekonomian.
