Ketidakpastian global yang meningkat—dipengaruhi dinamika geopolitik, disrupsi rantai pasok energi dan pangan, serta percepatan transformasi digital—mendorong perekonomian dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Situasi tersebut berdampak pada stabilitas energi global, rantai pasok pupuk, hingga ketersediaan pangan, sehingga menuntut respons kebijakan yang adaptif dan terukur dari setiap negara.
Dalam konteks itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia merespons ketidakpastian global dengan memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber pasokan dan pengurangan ketergantungan pada kawasan tertentu. Salah satu langkahnya dilakukan dengan memperluas kerja sama pasokan energi dari berbagai negara, seperti Nigeria dan Gabon, serta negara alternatif lainnya untuk memastikan keamanan pasokan energi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam acara National Seminar on Indonesia OECD Accession & Private Sector Implications. “Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Upaya diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).
Di sisi hilir, Indonesia juga mengoptimalkan kerja sama regional untuk pemenuhan bahan bakar olahan, sembari meningkatkan kapasitas produksi domestik dan mempercepat pemanfaatan biofuel melalui peningkatan mandatori pencampuran biodiesel. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Selain itu, pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) serta mendorong bauran energi yang beragam untuk menjaga stabilitas harga. Dengan kebijakan tersebut, fluktuasi harga komoditas global diharapkan tidak langsung berdampak pada masyarakat.
Penguatan juga dilakukan pada sektor pangan dan pupuk. Airlangga menyebut pemerintah melakukan pengendalian harga gas untuk produksi pupuk serta meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Indonesia bahkan mencatat surplus produksi pupuk tertentu dan mulai memenuhi permintaan ekspor dari sejumlah negara.
“Upaya tersebut merupakan bagian dari pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, guna memastikan ketahanan nasional yang lebih kuat,” ujar Airlangga.
Ke depan, Indonesia menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung visi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Menurut Airlangga, target ini ditopang oleh penguatan konsumsi domestik sebagai kontributor utama perekonomian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan dan kolaborasi global.
Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor ekonomi masa depan berbasis teknologi, termasuk ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga menambahkan, salah satu strategi nasional untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 adalah upaya aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurutnya, penyelarasan dengan standar OECD diharapkan memperkuat kualitas kebijakan dan regulasi agar sejalan dengan praktik terbaik internasional, sehingga meningkatkan daya saing, kredibilitas global, dan kepercayaan investor. Upaya tersebut juga disebut dapat mendorong masuknya investasi berkualitas, memperdalam perdagangan, memperluas akses pasar, serta memperkuat kolaborasi teknologi.
“Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam mempercepat reformasi di sektor ekonomi, pemerintahan, dan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia,” kata Airlangga.
Ia menjelaskan proses aksesi keanggotaan Indonesia dalam OECD telah mencatat kemajuan. Setelah penyerahan Memorandum Awal, Indonesia memasuki fase peninjauan teknis yang dinilai intensif dan membutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyusunan respons berbasis bukti, serta kemampuan menerjemahkan standar OECD ke dalam reformasi yang aplikatif dan relevan dengan kondisi nasional.
Ke depan, proses tersebut akan mencakup penilaian lebih mendalam mengenai tingkat keselarasan dengan standar OECD, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dalam misi pencarian fakta dan konsultasi terarah untuk mendukung implementasi reformasi prioritas.
Airlangga menekankan aksesi OECD merupakan upaya nasional yang memerlukan kolaborasi erat antara sektor publik dan swasta, mengingat luasnya cakupan kebijakan serta dampaknya terhadap dunia usaha. Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong inisiatif strategis untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Pemerintah juga bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai perwakilan sektor swasta untuk memastikan perspektif dunia usaha tercermin dalam setiap tahapan proses aksesi. “Keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat praktis dan implementatif, serta mengakomodasi masukan dan peluang dari pelaku industri guna mendukung reformasi yang lebih inklusif dan berdampak,” tutur Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Britania Raya dalam persiapan menuju aksesi melalui program Growth Gateway, termasuk penguatan kelembagaan desain tim nasional (PMO unit), peningkatan kapasitas sektor publik, serta penguatan keterlibatan sektor swasta.
Acara tersebut turut dihadiri antara lain Duta Besar Britania Raya untuk Indonesia dan Timor Leste, Ketua Umum KADIN, Kepala Kantor OECD Jakarta, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
