Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyampaikan pandangannya terkait polemik penyerahan surat keputusan (SK) oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon kepada KGPA Tedjowulan di Keraton Solo pada Minggu (18/1). Pernyataan itu disampaikan Abdul dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Kementerian Kebudayaan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1).

Abdul menilai persoalan di Keraton Solo tidak mudah untuk diselesaikan. Ia juga mengingatkan bahwa Fadli Zon masih tergolong baru menjabat sebagai Menteri Kebudayaan.

Menurut Abdul, apabila pemerintah ingin terlibat dalam upaya penyelesaian perseteruan, langkah yang dapat dipertimbangkan adalah mengundang pihak-pihak yang berselisih ke Jakarta. Ia menilai pendekatan kekeluargaan lebih baik dibanding penyelesaian yang bersifat formal.

Abdul mengatakan, jika Kementerian Kebudayaan ingin memfasilitasi penyelesaian, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Ia menilai menarik persoalan ke Jakarta bisa menjadi opsi yang lebih baik daripada menempuh jalur formal “hitam putih”.