Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah mendorong penguatan ketahanan energi melalui diplomasi dan diversifikasi pasokan, menyusul dinamika geopolitik yang dinilai berisiko mengganggu rantai pasok minyak dan gas global. Hal itu disampaikan Bahlil setelah mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Rusia, serta rangkaian agenda sebelumnya di Jepang dan Korea Selatan.
Menurut Bahlil, rombongan berangkat dari Bandara Halim Perdanakusuma pada Minggu (12/4) jelang tengah malam dan menempuh perjalanan sekitar 12 jam menuju Moskow. Presiden Prabowo diterima Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (13/4) untuk membahas sejumlah isu, termasuk menjaga pasokan energi Indonesia di tengah situasi global yang disebut sedang bergolak.
Seusai pertemuan kepala negara, Bahlil melanjutkan pembicaraan dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menindaklanjuti kesepakatan tingkat pemimpin menjadi komitmen yang lebih konkret. Ia menyebut ruang kerja sama yang dibahas mencakup kepastian pasokan minyak mentah dan elpiji, kerja sama kilang minyak, hingga pembangkit listrik tenaga nuklir, dengan keterlibatan perwakilan perusahaan energi Rusia seperti Rosneft, Lukoil, Ruschem, dan Zarubezhneft.
Bahlil menilai diskusi tersebut menegaskan bahwa isu energi tidak lagi semata terkait harga per barel, melainkan juga berkaitan dengan geopolitik, posisi tawar, dan diplomasi yang berujung pada upaya menjaga ketahanan energi dan ekonomi. Ia menyebut kunjungan ke Moskow, termasuk agenda sebelumnya ke Tokyo dan Seoul, mencerminkan realitas tersebut.
Dalam rangkaian perjalanan itu, Bahlil menyampaikan bahwa di Tokyo pemerintah mendorong percepatan investasi transisi energi serta mempercepat realisasi proyek Blok Masela yang telah lama tertunda. Sementara di Seoul, pemerintah menandatangani tiga kesepakatan kerja sama dengan Korea Selatan di bidang energi bersih, carbon capture and storage (CCS), dan mineral kritis.
Ia juga menyoroti meningkatnya risiko gangguan pasokan akibat situasi di Selat Hormuz yang disebut sebagai jalur penting bagi sekitar sepertiga perdagangan minyak melalui laut dunia. Bahlil menyebut Amerika Serikat telah memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sementara sejumlah negara menilai situasi tersebut berbahaya dan mendorong pembahasan multilateral untuk pemulihan kebebasan navigasi. Di tengah ketidakpastian itu, ia menilai ancaman tidak hanya pada harga, tetapi juga potensi terputusnya pasokan.
Bahlil menyebut Indonesia selama ini mengimpor sebagian besar minyak mentah dari kawasan Timur Tengah yang melewati jalur tersebut. Karena itu, menurutnya, diversifikasi sumber pasokan menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Ia mengatakan Presiden Prabowo mengarahkan agar diversifikasi dilakukan secara simultan dengan mengalihkan sebagian pasokan dari Timur Tengah ke sejumlah negara lain, termasuk Amerika Serikat, Nigeria, Brasil, Australia, dan negara-negara lain yang tidak melewati Selat Hormuz.
Selain diversifikasi, Bahlil menyampaikan pemerintah menyiapkan langkah di dalam negeri untuk mengurangi kerentanan. Ia mengatakan Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi, dengan dirinya sebagai ketua. Mandat itu melengkapi tugas lain sejak Januari 2025 sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
Dalam kerangka kerja satgas, Bahlil menyebut pemerintah menargetkan percepatan implementasi energi bersih dan terbarukan, termasuk penyediaan pembangkit listrik tenaga surya untuk sekolah dan desa dengan target 100 gigawatt PLTS. Ia juga menyampaikan rencana konversi 120 juta sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik dalam tiga hingga empat tahun.
Bahlil menekankan prinsip transisi harus berjalan paralel, yakni pembangkit energi baru terbarukan pengganti harus beroperasi secara komersial terlebih dahulu sebelum penghentian pembangkit listrik tenaga diesel dilakukan. Ia menyatakan penghentian pembangkit diesel sebelum penggantinya siap berisiko memicu pemadaman listrik.
Ia juga menilai transisi energi kerap dipersepsikan semata sebagai agenda lingkungan yang mahal, padahal menurutnya transisi merupakan strategi mitigasi risiko geopolitik. Bahlil menyebut selama bauran energi nasional masih didominasi bahan bakar fosil yang sebagian besar diimpor, Indonesia akan rentan terhadap fluktuasi harga global.
Di sisi lain, ia menyoroti posisi Indonesia yang memiliki mineral kritis seperti nikel, bauksit, dan tembaga yang dibutuhkan untuk industri baterai kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan. Menurutnya, potensi tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika geoekonomi global.
Terkait tindak lanjut hasil diplomasi, Bahlil menekankan pentingnya eksekusi yang disiplin agar kesepakatan tidak berhenti pada dokumen. Ia menyebut pengalaman masa lalu menunjukkan sejumlah kolaborasi energi kerap tidak berjalan di lapangan meski sudah disepakati di atas kertas.
Menurut Bahlil, dua aspek yang perlu diperhatikan adalah kepastian pasokan serta pengamanan distribusi dan penentuan harga. Ia menilai stabilitas distribusi dan harga minyak di Indonesia sensitif, terutama terkait inflasi, sehingga perlu dicermati agar pengadaan minyak dan gas sampai ke masyarakat tepat waktu, tepat jumlah, dan dengan harga yang terjaga.
Ia juga menyatakan setiap perjanjian perlu disertai aturan main teknis sejak awal, termasuk kepastian kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, pengawasan publik yang transparan, serta akuntabilitas BUMN sebagai pelaksana. Bahlil menilai ketidakpastian regulasi dapat meningkatkan biaya transaksi dan membuka celah praktik rente yang harus ditutup.
Di akhir pernyataannya, Bahlil menyebut pemerintah akan memperluas diversifikasi pasokan dan memperkuat diplomasi energi tanpa tunduk pada tekanan blok mana pun. Ia menegaskan upaya tersebut diarahkan untuk memastikan Indonesia berdaulat atas energinya sendiri di tengah dinamika global yang terus berubah.
