JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan memperkuat fundamental domestik dan mempertahankan disiplin kebijakan. Gejolak eksternal, termasuk tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan, dinilai berpotensi menekan perekonomian melalui sejumlah jalur transmisi.
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan, dinamika global merupakan tantangan yang tidak terhindarkan. Meski demikian, pemerintah disebut telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi berbagai skenario, yang tetap bergantung pada asumsi seperti durasi konflik.
“Memang ini semua sangat tergantung pada asumsi, seperti berapa lama konflik berlangsung. Tapi kita sudah punya ancang-ancang dan persiapan untuk menghadapi berbagai skenario,” ujar Eka dalam acara Prasasti Luncheon Talk, Rabu (22/4/2026).
Forum tersebut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, serta mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda, bersama ratusan pejabat dan pelaku usaha.
Eka menjelaskan, gejolak geopolitik dapat memengaruhi perekonomian Indonesia melalui kenaikan inflasi, depresiasi nilai tukar, peningkatan beban subsidi energi, hingga tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan mengorbankan disiplin fiskal dalam merespons tekanan tersebut.
Menurut Eka, defisit anggaran akan tetap dijaga dalam batas aman dan tidak akan diperlebar. Pemerintah, kata dia, justru mendorong belanja negara agar lebih produktif serta memiliki daya ungkit yang lebih kuat bagi perekonomian.
“Sampai saat ini tidak ada niat untuk memperlebar defisit. Justru yang kita dorong adalah bagaimana belanja menjadi lebih produktif dan berdaya ungkit bagi ekonomi nasional,” tegasnya.
Dalam jangka menengah, pemerintah tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), meski tekanan global meningkat. Eka menilai fokus kebijakan bukan pada penurunan target, melainkan penguatan langkah-langkah agar target tetap dapat dicapai.
“Pertanyaannya bukan apakah target diturunkan, tetapi bagaimana kebijakan kita diperkuat agar tetap bisa mencapai target tersebut,” kata Eka.
Ia menambahkan, strategi pemerintah tidak hanya menekankan capaian jangka pendek, melainkan pembangunan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan dilakukan dari rantai pasok, industri, hingga ketahanan sistem ekonomi secara menyeluruh.
“Bukan sekadar deliver output, tetapi bagaimana kita membangun ekosistem—mulai dari supply chain, industri, hingga ketahanan sistemnya,” ujarnya.
Dari sisi fundamental, Eka menyebut ekonomi Indonesia masih solid. Konsumsi rumah tangga dinilai tetap terjaga, sementara sektor perbankan stabil dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sekitar 2,17 persen, pertumbuhan kredit 9,4 persen secara tahunan, serta likuiditas yang memadai.
Pada sektor eksternal, cadangan devisa tercatat 148,2 miliar dollar AS atau setara enam bulan impor. Defisit transaksi berjalan juga disebut terkendali di kisaran 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kinerja fiskal turut disebut terjaga dengan defisit APBN sekitar 0,93 persen terhadap PDB, didukung pertumbuhan industri dan ekspor manufaktur. Selain itu, ekonomi digital dinilai menjadi sumber pertumbuhan baru seiring peningkatan transaksi yang signifikan.
“Fundamental kita kuat. Indikator-indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang positif, dan ini menjadi modal utama kita,” ujar Eka.
