Ketegangan konflik global dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok obat, termasuk di Indonesia. Untuk mengantisipasi risiko kelangkaan dan kenaikan harga, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan sejumlah strategi guna menjaga ketersediaan obat nasional.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, rekomendasi dan langkah mitigasi telah dilakukan melalui pengawasan berbasis teknologi serta optimalisasi kapasitas produksi. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Salah satu langkah yang ditempuh adalah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, terutama terkait obat generik. BPOM juga mendorong pembatasan sementara produksi obat branded generic agar kapasitas industri dapat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan obat esensial bagi masyarakat.

Menurut Taruna, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan obat di tengah tekanan global, sekaligus menekan potensi lonjakan harga akibat gangguan pasokan bahan baku dan meningkatnya biaya produksi.

BPOM juga menyiapkan kebijakan pendampingan industri pada masa darurat. Pendampingan ini antara lain dilakukan melalui percepatan perubahan produsen bahan baku aktif (active pharmaceutical ingredient/API) serta pemberian fleksibilitas dalam penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) agar industri tetap dapat berproduksi di tengah tekanan global.

Di sisi pengawasan, BPOM memperkuat sistem berbasis teknologi secara hibrida yang mencakup evaluasi, sertifikasi, dan inspeksi melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga serta industri farmasi.

Selain itu, BPOM memanfaatkan jalur impor cepat melalui mekanisme Special Access Scheme (SAS) untuk mempercepat proses impor obat, sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan obat di dalam negeri.