Ketegangan konflik global dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok obat, termasuk di Indonesia. Untuk mengantisipasi risiko kelangkaan dan kenaikan harga, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan sejumlah strategi guna menjaga ketersediaan obat nasional.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan rekomendasi dan langkah mitigasi telah dilakukan melalui pengawasan berbasis teknologi serta optimalisasi kapasitas produksi. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Salah satu langkah yang ditempuh adalah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya terkait obat generik. BPOM juga mendorong pembatasan sementara produksi obat branded generic agar kapasitas industri dapat difokuskan untuk memenuhi kebutuhan obat esensial bagi masyarakat.
Menurut Taruna, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga ketersediaan obat di tengah tekanan global, sekaligus menekan potensi lonjakan harga yang dapat dipicu gangguan pasokan bahan baku dan meningkatnya biaya produksi.
BPOM turut menyiapkan kebijakan pendampingan industri pada masa darurat. Pendampingan ini mencakup percepatan perubahan produsen bahan baku aktif (active pharmaceutical ingredient/API) serta pemberian fleksibilitas dalam penerapan Good Manufacturing Practice (GMP) agar industri tetap dapat berproduksi di tengah tekanan global.
Di sisi pengawasan, BPOM memperkuat pengawasan berbasis teknologi secara hibrida, termasuk evaluasi, sertifikasi, dan inspeksi melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga serta industri farmasi.
Langkah lain yang disiapkan adalah pemanfaatan jalur impor cepat melalui mekanisme Special Access Scheme (SAS) untuk mempercepat proses impor obat demi menjaga ketersediaan nasional.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian harga obat, khususnya yang berbasis bahan petrokimia, seiring meningkatnya tekanan biaya produksi secara global.
