Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai memegang peran penting sebagai penggerak ekonomi sekaligus penopang stabilitas nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika krisis geopolitik global. Melalui penguatan kinerja, konsolidasi, dan restrukturisasi strategis di bawah BPI Danantara, BUMN diposisikan sebagai penyangga ekonomi, terutama ketika terjadi lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok dunia.

Namun, eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)–Iran turut menekan kinerja BUMN Indonesia. Tekanan muncul melalui lonjakan harga energi dan minyak global, pelemahan rupiah, serta kenaikan biaya logistik. Kenaikan harga minyak mentah berpotensi mengerek biaya produksi dan menambah beban impor bahan bakar minyak (BBM), yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja keuangan.

Gangguan jalur pelayaran di Timur Tengah yang berkepanjangan juga dinilai dapat menurunkan trafik pelayaran dan penerbangan, serta menghambat pengiriman barang. Di sisi lain, kenaikan harga bahan baku dan keterlambatan pasokan logistik berpotensi mengganggu operasional produksi di berbagai sektor.

Direktur Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Boy Robyanto menyoroti Selat Hormuz sebagai titik rawan sistemik dalam perdagangan energi global. Ia menyebut sekitar 25% perdagangan minyak seaborne dunia melewati jalur tersebut, sekitar 20% perdagangan LNG global terkait Qatar dan Uni Emirat Arab, serta sekitar 20 juta barel per hari (mb/d) minyak mentah dan produk minyak melintas di Selat Hormuz.

“Jalur sempit ini jadi pilihan bypass terbatas, dan mayoritas arus energi bergerak ke Asia. Implikasinya, gangguan fisik yang sempit berubah menjadi shock harga, asuransi, shipping, dan logistik pelabuhan yang luas,” kata Boy dalam seminar nasional “Prospek dan Tantangan BUMN di Tengah Krisis Geopolitik Global” yang digelar BUMN Research Group (BRG) Lembaga Management FEB UI, Kamis (30/4/2026).

Menurut Boy, bagi Pelindo selaku operator pelabuhan, risiko terbesar bukan semata penurunan volume, tetapi perubahan pola kedatangan kapal yang tidak normal. Ia menekankan Pelindo sebagai simpul kritis Indonesia Maritime Gateway, sehingga respons operasional saat krisis global mengganggu pola pelayaran akan berdampak pada stabilitas logistik domestik dan kesiapan nasional.

Boy juga menegaskan Pelindo tidak hanya mengelola terminal fisik, tetapi berperan sebagai pengelola tata kelola ekosistem. Ia menyebut Pelindo mencakup 95% pangsa pasar petikemas Indonesia dengan kapasitas mencapai 18,8 juta TEUs.

Ia memaparkan sejumlah risiko yang dapat muncul akibat konflik di Timur Tengah, mulai dari tekanan biaya operasional (OPEX) karena kenaikan harga BBM yang berdampak pada alat, tug, pilotage, genset, layanan terkait trucking, hingga margin. Risiko lain adalah potensi penurunan trafik kapal dan barang apabila krisis berlangsung panjang, yang dapat melemahkan pelayaran internasional.

Selain itu, jadwal kedatangan kapal yang tidak teratur berpotensi memicu penumpukan kedatangan (arrival bunching), meningkatnya waktu tunggu, dan tekanan pada yard. Dampaknya dapat merembet menjadi eskalasi komersial dan risiko pemenuhan service level agreement (SLA) akibat informasi yang terlambat, disertai potensi maintenance backlog, gangguan IT/cyber, hingga demotivasi SDM. “Saat kapal terlambat lalu tiba berdekatan, krisis global berubah menjadi bottleneck lokal di berth, yard, gate, alat, dan SDM,” ujarnya.

Untuk menghadapi situasi tersebut, Boy menyatakan Pelindo tidak mengendalikan geopolitik, tetapi dapat mengendalikan kesiapan, disiplin eksekusi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Langkah yang disiapkan antara lain melalui network balancing, kesiapan alat, fleksibilitas berth-window, serta prioritas layanan bagi barang strategis. Ia juga menekankan perlunya kejelasan hak keputusan, penanggung jawab, tenggat, dan catatan keputusan agar respons tidak terlambat ketika pola kedatangan kapal berubah.

Di sisi lain, BUMN sektor pertambangan dinilai berpotensi memperoleh keuntungan dari krisis Selat Hormuz, terutama bila memicu kenaikan harga komoditas energi global. Perusahaan tambang yang tergabung dalam holding Mining Industry Indonesia (MIND ID) disebut dapat terdongkrak oleh lonjakan harga batubara dan mineral akibat gangguan pasokan energi global, meski tetap menghadapi tantangan logistik, termasuk potensi hambatan impor bahan pendukung seperti sulfur untuk fasilitas smelter.

Division Head of Corporate Strategy MIND ID Aulia Mulki Oema mengatakan konflik AS–Iran dapat memicu gangguan suplai minyak dan gas serta kerusakan infrastruktur yang berpotensi melemahkan ekonomi global dan meningkatkan ketidakpastian. Ia menilai penutupan Selat Hormuz dapat menurunkan produksi dan perdagangan minyak dan gas serta berdampak pada fasilitas produksi industri energi dan mineral.

Menurut Aulia, terganggunya produksi minyak dunia yang memicu lonjakan harga minyak dapat berdampak signifikan bagi negara net importer minyak, termasuk Indonesia. Peningkatan biaya energi dan logistik juga berpotensi memantik stagflasi, yakni kenaikan harga barang yang disertai resesi. Selain itu, kerusakan infrastruktur industri memerlukan biaya dan waktu untuk perbaikan sekaligus mengubah dinamika pasar.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, Aulia menyebut MIND ID memperkuat pilar strategis melalui pengembangan portofolio komoditas yang dinilai sesuai kebutuhan masa depan, dengan konsolidasi sumber daya tembaga, emas, nikel, bauksit, dan batubara kalori tinggi. Strategi lainnya meliputi hilirisasi bernilai tambah di sepanjang rantai nilai, peningkatan kinerja operasi hingga top quartile dengan dukungan teknologi digital dan AI, serta upaya memimpin pasar melalui inovasi teknologi, model bisnis, dan komersial.

Ia menambahkan, kondisi saat ini menempatkan mineral pada posisi strategis untuk mendorong mineral based industrialization. Indikatornya antara lain meningkatnya permintaan energi transisi dan data center (AI) secara struktural, serta potensi percepatan permintaan mineral untuk energi, data center, sektor pertahanan, dan emas sebagai safe haven. “Penguatan penguasaan sumber daya mineral strategis menjadi kunci peningkatan posisi geopolitik dan ketahanan nasional Indonesia,” kata Aulia.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga disebut mengguncang rantai pasok global, termasuk pasokan pupuk. Selat Hormuz disebut sebagai arteri vital perdagangan dunia yang mengangkut sekitar 30% distribusi pupuk internasional, terutama urea berbasis gas alam dari produsen besar seperti Qatar, Iran, dan negara-negara Teluk lainnya.

Gangguan di jalur tersebut dinilai dapat menimbulkan kelangkaan stok pupuk di negara importir dan memicu lonjakan harga urea hingga dua kali lipat dalam waktu singkat. Dampaknya dapat berupa penurunan produksi pertanian, kenaikan biaya input petani, inflasi pangan, hingga risiko terhadap ketahanan pangan.

Di tengah tekanan itu, krisis Selat Hormuz juga disebut membuka peluang bagi PT Pupuk Indonesia untuk meningkatkan ekspor. Perusahaan menargetkan produksi urea 7,8 juta ton pada 2026, sementara kebutuhan domestik diperkirakan sekitar 6,3 juta ton. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 1,5 juta ton, dengan potensi mencapai 2 juta ton jika operasional pabrik optimal dan efisiensi meningkat.

Kapasitas produksi urea nasional disebut berada pada kisaran 9,36 hingga 9,4 juta ton per tahun, didukung kapasitas total Pupuk Indonesia Group mencapai 14,8 juta ton per tahun, termasuk NPK, ZA, dan jenis pupuk lain. Dengan kapasitas tersebut, produksi pupuk Indonesia disebut tetap aman dari gangguan meski terjadi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan konflik di Timur Tengah krusial karena sekitar 40% pasokan urea berasal dari negara-negara sekitar Selat Hormuz. Ia menilai konflik tidak hanya berpotensi memicu krisis energi, tetapi juga krisis pangan.

Yehezkiel menjelaskan Pupuk Indonesia menggunakan beragam sumber bahan baku. Phosphate rock diimpor dari negara-negara Afrika Utara seperti Maroko, Mesir, Aljazair, dan Jordania, sedangkan kalium klorida diperoleh dari negara-negara sekitar kutub seperti Belarusia, Rusia, dan Kanada.

Ia menyoroti keunggulan Indonesia pada pasokan gas alam domestik yang kompetitif dan relatif aman dari fluktuasi harga internasional. Gas bumi merupakan bahan baku utama produksi pupuk urea, dan lebih dari 70% komponen biaya produksi urea ditentukan oleh harga gas.

Pemerintah juga disebut mengambil langkah strategis melalui kebijakan HGBT untuk industri pupuk guna menekan biaya energi di sektor strategis, meningkatkan daya saing industri, dan mendukung pembangunan pertanian. “Industri pupuk memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Ketersediaan pupuk sangat menentukan produktivitas pertanian,” kata Yehezkiel. Ia menambahkan, di saat sejumlah negara menghadapi kesulitan pasokan, Indonesia berpeluang memasok kebutuhan mereka karena stabilitas produksi dalam negeri.

Dampak konflik geopolitik global juga dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Tekanan muncul melalui kenaikan harga bahan baku, gangguan rantai pasok, melemahnya daya beli, dan tekanan inflasi. Konflik disebut memantik lonjakan harga bahan baku plastik dan minyak mentah dunia, yang menyebabkan harga kemasan plastik meningkat hingga 100%. Kenaikan harga energi dan gangguan pasokan bahan baku seperti nafta turut meningkatkan biaya operasional.

Meski demikian, UMKM disebut tetap menjadi tulang punggung ekonomi karena sifat bisnisnya yang granular dan berorientasi domestik. Kepala Divisi Klaim Jamkrindo Ceriandri Widuri menekankan peran Jamkrindo dalam memperkuat UMKM, khususnya melalui penjaminan kredit untuk memperluas akses pembiayaan yang aman dan berkelanjutan.

Ceriandri menyebut Jamkrindo memberikan penjaminan atas kredit UMKM yang disalurkan perbankan yang semakin selektif. Menurutnya, kondisi krisis global dan ketidakpastian makro dapat memperlebar kesenjangan pembiayaan (financial gap), sehingga penjaminan berperan sebagai penghubung antara kebutuhan modal UMKM dan kehati-hatian perbankan.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional juga digarisbawahi. Pada awal 2026, Indonesia disebut memiliki sekitar 66 juta pelaku UMKM, dengan lebih dari 10 juta di antaranya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sektor ini berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB nasional atau sekitar Rp9.580 triliun dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Namun, sekitar 44 juta UMKM masih menghadapi tantangan akses pembiayaan formal.