Setiap peringatan Hari Buruh pada 1 Mei, isu yang mengemuka hampir selalu serupa: tuntutan kenaikan upah, perlindungan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Namun, ada pertanyaan yang kerap luput dari perdebatan publik, yakni seberapa besar nasib buruh Indonesia benar-benar ditentukan oleh kebijakan dan relasi industrial di dalam negeri, dibandingkan oleh dinamika ekonomi global yang berada di luar jangkauan negara.

Dalam ekonomi kontemporer, buruh Indonesia terhubung dengan global production networks atau rantai pasok global—sebuah sistem lintas negara yang mengaitkan bahan baku, tenaga kerja, modal, hingga pasar. Produk yang dibuat di Indonesia dapat melibatkan desain dari negara lain, bahan dari kawasan berbeda, dan dijual ke pasar internasional. Dalam skema ini, buruh Indonesia kerap berada pada posisi paling bawah, terutama sebagai penyedia tenaga kerja berbiaya murah.

Konsekuensinya, tingkat upah tidak hanya dipengaruhi kebijakan pemerintah atau hasil perundingan serikat pekerja dengan pengusaha, tetapi juga oleh posisi Indonesia dalam rantai produksi global. Negara yang menguasai desain, teknologi, dan merek—posisi “hulu” dalam rantai nilai—cenderung meraup keuntungan ekonomi lebih besar dibanding negara yang hanya menyumbang tenaga kerja dan bahan mentah.

Logika tersebut sejalan dengan pendekatan teori sistem dunia yang membagi struktur ekonomi global ke dalam kategori pusat, semi-periferi, dan periferi. Dalam kerangka ini, Indonesia dinilai masih cenderung berada di posisi periferi atau semi-periferi: menjadi pemasok tenaga kerja dan bahan mentah, bukan pengendali nilai tambah. Situasi ini membuat tekanan untuk menjaga upah tetap rendah tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari kompetisi global dengan negara lain seperti Vietnam, Bangladesh, atau India.

Kondisi itu turut menjelaskan mengapa kenaikan upah minimum kerap diikuti kekhawatiran relokasi industri. Dalam ekonomi kapitalis global, modal dapat bergerak cepat mencari lokasi produksi yang lebih murah, sementara buruh terikat pada ruang geografis tertentu. Ketimpangan mobilitas ini melemahkan posisi tawar buruh secara struktural.

Tekanan global juga tidak berhenti pada isu upah. Untuk memenuhi standar harga dari perusahaan multinasional atau pasar global, perusahaan lokal sering menekan biaya produksi. Dampaknya dapat terlihat pada kualitas kerja: jam kerja panjang, kontrak yang tidak pasti, hingga minimnya perlindungan sosial menjadi konsekuensi yang kerap muncul.

Di sisi lain, keberhasilan menarik investasi asing dan memperluas industri manufaktur sering dipandang sebagai indikator kemajuan pembangunan. Namun, tanpa strategi yang tepat, situasi ini berisiko menjerumuskan negara ke dalam jebakan ekonomi berupah rendah, ketika daya saing terus bertumpu pada biaya murah tanpa peningkatan posisi dalam rantai nilai global.

Karena itu, refleksi Hari Buruh dinilai perlu melampaui tuntutan yang berulang dari tahun ke tahun. Persoalan buruh tidak semata relasi industrial domestik, melainkan juga terkait bagaimana negara memosisikan diri dalam ekonomi global.

Sejumlah langkah disebut dapat menjadi arah kebijakan. Pertama, mendorong transformasi struktural ekonomi dari penyedia tenaga kerja murah menjadi pemain di sektor bernilai tambah tinggi, yang menuntut investasi serius pada pendidikan, riset, dan inovasi agar kualitas sumber daya manusia meningkat.

Kedua, kebijakan industri dinilai perlu lebih strategis dan selektif. Investasi yang masuk tidak hanya diterima, tetapi juga dipastikan membawa transfer teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta peluang bagi industri lokal untuk naik kelas. Tanpa mekanisme itu, Indonesia berisiko hanya menjadi “pabrik dunia” tanpa menjadi pemilik nilai.

Ketiga, perlindungan buruh dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan, bukan hambatan investasi. Contoh negara yang berhasil keluar dari jebakan upah rendah menunjukkan peningkatan kesejahteraan buruh dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi apabila ditopang kebijakan industri yang kuat.

Keempat, solidaritas buruh dinilai perlu diperluas hingga level transnasional. Dalam sistem global, perjuangan buruh tidak lagi cukup bersifat lokal, sehingga kolaborasi antar-serikat lintas negara menjadi penting untuk menghadapi perusahaan multinasional yang beroperasi secara global.

Pada akhirnya, Hari Buruh dapat menjadi momentum untuk menagih komitmen negara sekaligus menggeser cara pandang terhadap persoalan buruh. Selama perhatian hanya tertuju pada dinamika domestik, solusi yang ditawarkan berisiko tidak menyentuh akar masalah yang dibentuk oleh struktur global. Buruh Indonesia kini bukan hanya bagian dari ekonomi nasional, melainkan juga aktor dalam sistem global yang kompleks dan tidak selalu adil—sehingga strategi untuk memperbaiki posisi dalam rantai produksi global menjadi penentu masa depan buruh dan arah pembangunan Indonesia.