Utusan China di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB tidak boleh disalahartikan atau disalahgunakan, serta menegaskan pentingnya penghormatan penuh terhadap kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah Yaman.

Pernyataan itu disampaikan pada Rabu, bertepatan dengan pengadopsian resolusi DK PBB yang memperpanjang persyaratan pelaporan bulanan terkait serangan Houthi di Laut Merah. Rancangan resolusi tersebut memperoleh 13 suara dukungan, sementara China dan Rusia memilih abstain.

Dasar hukum bagi laporan Sekretaris Jenderal PBB kepada DK PBB mengenai serangan terhadap kapal dagang dan komersial di Laut Merah adalah Resolusi DK PBB 2722, yang diadopsi pada Januari 2024.

Wakil Perwakilan Tetap China untuk PBB, Sun Lei, mengatakan bahwa setelah resolusi tersebut diadopsi, beberapa negara melakukan tindakan militer terhadap Yaman. Menurutnya, langkah itu sangat merusak proses penyelesaian damai di Yaman dan meningkatkan risiko keamanan di Laut Merah.

Dalam penjelasan mengenai pemungutan suara, Sun menegaskan kembali bahwa Piagam PBB harus dipatuhi secara ketat dan resolusi DK PBB tidak boleh disalahgunakan, sembari menekankan perlunya penghormatan penuh terhadap kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah Yaman.

Sun juga menyatakan situasi di Yaman dan Laut Merah berkaitan erat dengan konflik di Gaza. Ia mengatakan China menyerukan implementasi penuh fase pertama perjanjian gencatan senjata, terwujudnya gencatan senjata permanen di Gaza, serta implementasi awal solusi dua negara guna mendorong penyelesaian masalah Palestina yang komprehensif, adil, dan permanen secepat mungkin, sekaligus menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemulihan perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.