Utang menjadi salah satu instrumen yang digunakan banyak negara untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah dinamika ekonomi global, pembiayaan melalui utang kerap dipakai untuk pembangunan, program sosial, hingga penanganan krisis. Meski demikian, besarnya utang juga kerap disorot karena dapat memengaruhi kesehatan fiskal dalam jangka panjang.
Berdasarkan laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2025 yang dirilis International Monetary Fund (IMF), total utang pemerintah global mencapai US$110,9 triliun—level tertinggi sepanjang sejarah. Dari data tersebut, berikut 10 negara dengan utang pemerintah umum terbesar jika dihitung berdasarkan nilai dolar AS.
Amerika Serikat berada di posisi teratas dengan total utang US$38.269,7 triliun pada 2025. Tingginya angka ini sejalan dengan skala ekonomi AS serta kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah dan stimulus ekonomi.
China menempati peringkat kedua dengan utang US$18.680,8 triliun. Sebagai ekonomi terbesar kedua dunia, besarnya utang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi industri.
Jepang berada di urutan ketiga dengan total utang US$9.826,5 triliun. Jepang dikenal memiliki rasio utang yang tinggi, meski sebagian besar kepemilikannya berada di tangan investor domestik sehingga risikonya dinilai relatif lebih terkendali.
Negara-negara Eropa juga mendominasi daftar ini. Inggris berada di peringkat keempat dengan utang US$4.093,4 triliun, disusul Prancis di posisi kelima sebesar US$3.916,2 triliun. Italia menempati urutan keenam dengan total utang US$3.479,8 triliun, yang sejak lama dikenal memiliki beban utang publik tinggi.
Dari kelompok negara berkembang, India masuk peringkat ketujuh dengan utang US$3.357,9 triliun, yang digunakan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jerman berada di posisi kedelapan dengan total utang US$3.228,7 triliun, mencerminkan skala ekonominya. Kanada menempati urutan kesembilan dengan utang US$2.601 triliun, sementara Brasil melengkapi 10 besar dengan US$2.062,8 triliun.
Data tersebut menunjukkan negara dengan ekonomi besar cenderung memiliki total utang yang tinggi. Namun, besarnya utang tidak otomatis menggambarkan kondisi ekonomi yang buruk. Penilaian umumnya perlu dilihat lebih komprehensif, termasuk melalui rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta kemampuan negara mengelola dan memenuhi kewajibannya.
Bagaimana dengan Indonesia?
Di Indonesia, rasio utang disebut jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang. Utang pemerintah pusat per akhir 2025 tercatat sekitar Rp9.637,9 triliun atau setara 40,46% dari PDB.
Mayoritas utang pemerintah pusat tersebut berupa Surat Berharga Negara (SBN) dengan dominasi denominasi rupiah. Disebutkan sekitar 87% SBN didominasi rupiah. Pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati agar rasio utang tetap berada di bawah batas aman 60% dari PDB.
Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia per September 2025 sebesar US$424,41 miliar (sekitar Rp6.900 triliun). Angka ini menurun dibanding Agustus 2025 yang tercatat US$431,77 miliar, seiring penurunan aliran modal asing ke surat utang.
Secara rinci, ULN terdiri atas utang pemerintah sekitar US$210,13 miliar dan utang swasta non-keuangan sebesar US$191,14 miliar. Dalam konteks global, ULN Indonesia disebut masih relatif kecil. Salah satu contoh yang dicatat, Singapura meminjamkan hampir US$55,5 miliar ke Indonesia, sekitar 13% dari total ULN.
Selain utang pemerintah dan luar negeri, kondisi utang juga dipengaruhi utang perorangan dan korporasi. Di antaranya, utang konsumen melalui pinjaman online (pinjol) yang disebut terus meningkat. Pada 2025, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan utang pinjol tertinggi, sekitar Rp23,94 triliun. Di sisi lain, utang korporasi non-keuangan Indonesia disebut masih moderat dibanding negara tetangga.
Secara umum, utang Indonesia dinilai terkendali jika dibandingkan sejumlah negara lain, termasuk di kawasan ASEAN, meski tetap memerlukan pengelolaan yang cermat.
Mengapa negara berutang?
Utang negara umumnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan menutup kekurangan anggaran. Beberapa alasan yang kerap menjadi dasar antara lain pembiayaan infrastruktur dan kegiatan ekonomi, pendanaan program sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta penutupan defisit anggaran ketika pendapatan negara belum mencukupi belanja.
Utang juga bisa digunakan untuk merespons krisis atau kejadian tak terduga seperti pandemi dan bencana, melalui stimulus dan bantuan. Selain itu, utang dapat menjadi bagian dari strategi manajemen makroekonomi, misalnya dengan memperbesar pembiayaan dalam mata uang lokal atau memanfaatkan instrumen berbunga rendah untuk pembiayaan jangka panjang.
