Jakarta — Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2015–2019, Darmin Nasution, menilai pemerintah perlu menyesuaikan struktur anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global. Menurut dia, kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi saat harga minyak dunia naik dapat memunculkan tekanan pada indikator ekonomi lain, terutama nilai tukar rupiah.
Darmin menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan, ketika harga minyak internasional meningkat sementara harga BBM dalam negeri tidak ikut disesuaikan, pemerintah harus menutup selisih biaya melalui subsidi yang lebih besar.
Kondisi itu, lanjut Darmin, berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara dan pada akhirnya memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. “Artinya ya Anda (pemerintah) membuat harga BBM di dalam negeri itu tetap tidak naik, misalnya, ya itu dia akan keluar tekanannya di tempat lain (nilai tukar rupiah),” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dalam situasi ketidakpastian global, pemerintah tidak dapat menjaga seluruh indikator ekonomi tetap stabil secara bersamaan. Karena itu, penahanan harga energi perlu diimbangi dengan konsekuensi pada sisi lain, seperti beban fiskal atau tekanan pada nilai tukar. “Jadi itu adalah cost yang harus dipikul karena anda tidak mau adjust di sini (subsidi BBM). Harus ada adjustment supaya yang ke sana semua dia ke nilai tukar,” kata Darmin.
Sementara itu, rupiah pada penutupan perdagangan Rabu tercatat melemah 38 poin atau 0,22 persen ke level Rp17.181 per dolar AS, dari sebelumnya Rp17.143 per dolar AS.
Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi ketidakpastian terkait gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menyebut Presiden AS Donald Trump menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu untuk memberi ruang bagi kelanjutan pembicaraan guna mengakhiri perang yang disebut telah menewaskan ribuan orang dan mengguncang ekonomi global.
Menurut Ibrahim, pernyataan Trump dinilai bersifat sepihak karena belum ada kepastian sikap dari Iran maupun Israel terkait perpanjangan gencatan senjata. Di sisi lain, Trump juga menyatakan Angkatan Laut AS akan tetap mempertahankan blokade terhadap pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, yang sebelumnya disebut oleh pihak Iran sebagai tindakan perang.
