Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kondisi perekonomian nasional kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2026). Dalam pertemuan itu, Luhut memaparkan hasil simulasi ekonomi terbaru yang disusun DEN.
Berdasarkan analisis tersebut, pertumbuhan dan aktivitas perekonomian nasional diproyeksikan tetap stabil dalam tiga bulan ke depan. Meski demikian, pemerintah menyiapkan sejumlah skenario kebijakan antisipatif untuk memitigasi risiko apabila ketegangan geopolitik global berlangsung lebih lama dari perkiraan.
“Berdasarkan simulasi komprehensif yang kami lakukan, kondisi perekonomian kita dalam tiga bulan ke depan masih sangat aman dan terjaga. Fundamental ekonomi kita kuat. Namun, sesuai arahan Bapak Presiden, kita tidak boleh lengah. Pemerintah telah menyiapkan skenario mitigasi yang konkret untuk mengantisipasi berlanjutnya dinamika global ini,” ujar Luhut dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (22/4/2026).
Salah satu fokus mitigasi adalah mengantisipasi potensi lonjakan harga energi, terutama kemungkinan pelebaran selisih antara harga minyak mentah global dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. DEN juga menekankan pentingnya menjaga rantai pasok komoditas strategis, seperti sulfur, yang dinilai krusial bagi keberlanjutan program hilirisasi industri nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) nasional agar tidak terganggu oleh dinamika global.
Dari sisi fiskal, pemerintah menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dijaga dalam koridor sehat dan terkendali. Pemerintah menyatakan defisit fiskal akan dipertahankan di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) melalui efisiensi belanja yang terukur serta optimalisasi penerimaan dari sektor komoditas ekspor andalan, seperti batu bara dan kelapa sawit.
“Masyarakat dan dunia usaha tidak perlu khawatir, APBN kita masih sangat terkendali. Defisit akan disiplin kita jaga di bawah 3% melalui efisiensi belanja yang tepat sasaran, sekaligus memaksimalkan momentum harga komoditas ekspor untuk memperkuat penerimaan negara,” kata Luhut.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan di sektor riil, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi sebagai stimulus non-fiskal. Luhut menyebut penuntasan hambatan struktural di lapangan menjadi prioritas agar proses perizinan semakin sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di tengah situasi global yang dinamis.
Pemerintah turut memandang situasi geopolitik tidak hanya sebagai tantangan, tetapi juga peluang strategis. Dalam konteks itu, Luhut menyampaikan rencana percepatan transformasi digital pemerintah atau GovTech, serta inisiatif pembangunan Indonesia Financial Center untuk menangkap potensi pergeseran arus modal global.
“Kita tidak hanya bicara soal bertahan, tapi bagaimana mengambil manfaat dari situasi ini. Percepatan GovTech dan pembangunan Indonesia Financial Center adalah langkah strategis kita untuk memanfaatkan pergeseran arus modal global. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha, kita optimis momentum ini dapat kita jadikan katalis bagi lompatan kemajuan nasional,” ucap Luhut.
