JAKARTA — Dinamika ekonomi global yang kian terfragmentasi menjadi sorotan dalam rangkaian pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Di tengah tekanan terhadap stabilitas global serta pengetatan likuiditas, sejumlah pengamat menilai pendekatan kedua lembaga keuangan internasional tersebut mulai tertinggal dalam merespons perubahan struktur ekonomi dunia.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan kebijakan IMF dan Bank Dunia masih banyak bertumpu pada kerangka lama, seperti stabilitas makroekonomi, kehati-hatian fiskal, dan koordinasi global. Menurutnya, pendekatan itu penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab tantangan baru yang bergerak lebih cepat di pasar global.
“IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama. Stabilitas itu penting, tetapi tidak cukup. Dunia sudah bergerak lebih cepat daripada bahasa kebijakan yang digunakan saat ini,” kata Fakhrul dalam keterangannya, Senin (20/04/2026).
Ia menilai salah satu perubahan mendasar yang terjadi saat ini adalah ketidakseimbangan likuiditas global. Pengetatan suplai dolar Amerika Serikat, meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik AS, serta perubahan perilaku investor global dinilai membentuk tekanan baru dalam sistem keuangan internasional.
Di saat bersamaan, Fakhrul menyebut internasionalisasi mata uang Tiongkok melalui offshore renminbi (CNH) mulai menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara. Kondisi ini, menurutnya, menciptakan dinamika baru dalam arsitektur keuangan global yang semakin multipolar.
“Kita sedang menghadapi dua arus besar yang bergerak bersamaan: keterbatasan likuiditas dolar dan meningkatnya peran CNH dalam transaksi global. Ini bukan sekadar perubahan pasar, tetapi awal dari pergeseran arsitektur keuangan dunia,” ujarnya.
Fakhrul menekankan perubahan tersebut bukan sekadar fenomena siklus, melainkan transformasi struktural yang menuntut respons kebijakan lebih adaptif. Negara yang tidak mampu menyesuaikan diri, kata dia, berisiko menghadapi biaya pendanaan yang lebih mahal serta volatilitas ekonomi yang lebih tinggi.
Dalam konteks Indonesia, ia mendorong langkah strategis untuk membangun arsitektur pendanaan yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dolar AS. Beberapa agenda yang dinilai mendesak antara lain penguatan skema local currency settlement (LCT), eksplorasi penggunaan CNH dalam pembiayaan, pendalaman pasar keuangan berbasis rupiah, serta diversifikasi sumber investor.
“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker. Kita harus mulai menjadi bagian dari perancang sistem pembiayaan kita sendiri,” kata Fakhrul.
Ia juga menilai fragmentasi ekonomi global bukan fenomena sementara, melainkan fase transisi menuju sistem keuangan yang lebih multipolar. Dalam situasi seperti itu, akses terhadap likuiditas disebut akan semakin ditentukan oleh jaringan kerja sama bilateral dan regional, serta fleksibilitas kebijakan masing-masing negara.
“Kalau kita masih membaca dunia dengan pendekatan lama, kita akan tertinggal. Ke depan, likuiditas tidak lagi otomatis tersedia. Ia harus diakses melalui strategi yang tepat,” ujarnya.
Menurut Fakhrul, kejelasan arah kebijakan nasional menjadi penting dalam merespons perubahan global tersebut. Ia menilai pasar tidak hanya membaca stabilitas, tetapi juga arah transformasi ekonomi suatu negara. Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa peluang dari pergeseran arsitektur keuangan global cukup besar, namun hanya dapat dimanfaatkan oleh negara yang mampu bergerak cepat dan presisi.
“Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen, maka tantangan pendanaan harus diselesaikan secara struktural. Diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk melalui CNH, bisa menjadi salah satu opsi strategis,” pungkasnya.
