Ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran masih menjadi perhatian dunia dan disebut memasuki babak baru. Kedua negara dilaporkan berupaya mencapai kesepakatan yang, bila berhasil, dapat melahirkan gencatan senjata.
Namun, apabila poin-poin persyaratan yang diajukan kedua pihak tidak terpenuhi, skenario perang disebut berpotensi berlanjut. Kondisi itu dikhawatirkan kembali mengguncang pasar energi dan berbagai turunannya.
Di tengah rumitnya pertikaian tersebut, diplomasi Pakistan disebut secara senyap mampu menjembatani Washington dan Teheran. Nama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif serta Marsekal Lapangan Asim Munir selaku Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan muncul sebagai pihak yang menjadi perantara antara Amerika Serikat dan Iran.
Indonesia sebelumnya juga sempat vokal menawarkan diri sebagai penengah. Namun, niat tersebut menuai kritik dan pesimisme dari masyarakat, sejumlah ahli hubungan internasional, hingga anggota DPR.
Merujuk laporan Aljazeera, ada sejumlah faktor yang membuat Pakistan dipercaya menjadi perantara. Pertama, letak geografis Pakistan yang berbatasan langsung dengan Iran, sehingga negara itu berpotensi terkena dampak langsung dari konflik. Kedua, keberadaan populasi muslim Syiah di Pakistan yang disebut mencapai 15% hingga 20%.
Situasi domestik Pakistan juga disebut ikut memengaruhi. Setelah Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei tewas dalam serangan pada 28 Februari 2026, gejolak dan aksi protes warga serta kelompok Syiah di Pakistan dilaporkan terjadi sehari setelah peristiwa tersebut. Aksi protes keras juga berlangsung di Kedutaan Besar AS di Pakistan dan dilaporkan menewaskan 10 orang.
Inisiatif Pakistan sebagai juru damai juga terlihat pada awal Maret 2026. Dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengusulkan Pakistan menjadi mediator bagi Washington dan Teheran. Ia juga menyampaikan jaminan bahwa Teheran siap menjadi lokasi aman bagi dua delegasi untuk membahas kesepakatan damai.
Dalam rentang waktu yang sama, peluang Indonesia untuk menjadi juru damai dinilai sulit terwujud. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, melalui akun Instagram @dinopatidjalal pada Minggu (1/3), menyebut salah satu alasannya adalah Amerika Serikat jarang menerima kehadiran pihak ketiga saat melaksanakan serangan. Ia juga berpendapat AS tidak bersedia mengirim perwakilannya ke Teheran.
Dino turut menilai hubungan diplomatik Indonesia dan Iran belakangan tidak terlalu erat. Ia menyoroti minimnya interaksi antara Presiden Prabowo dan otoritas Iran, baik melalui kunjungan kenegaraan maupun pertemuan di negara ketiga.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat dikritik di media sosial karena dinilai belum menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran. Namun, melalui surat, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa ucapan belasungkawa Presiden telah diserahkan melalui Duta Besar Boroujerdi.
