Foto para tamu negara yang menikmati es krim, berjalan di sekitar Danau Ho Guom, atau menyantap semangkuk pho sederhana di Jalan Dinh Liet menyebar cepat di media dan jejaring sosial. Hanoi sebelumnya juga mencatat momen serupa ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama menikmati bun cha dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berjalan-jalan di Kota Tua.
Rangkaian contoh itu menggambarkan perubahan pendekatan diplomasi Vietnam, yang kian memanfaatkan pengalaman sehari-hari sebagai pesan kebijakan luar negeri. Dalam kerangka ini, aktivitas yang tampak sederhana—makan di warung, berjalan kaki, berinteraksi dengan warga—diposisikan sebagai cara untuk memperlihatkan wajah Vietnam yang aman, ramah, terbuka, dan kaya budaya, sekaligus memperkuat kekuatan lunak negara.
Dalam konteks integrasi internasional, kekuatan lunak dipahami sebagai kemampuan sebuah negara membuat komunitas internasional “ingin dekat, ingin memahami, dan ingin bekerja sama.” Diplomasi menjadi saluran penting bagi tujuan tersebut, dengan tiga pilar—politik, ekonomi, dan budaya—yang saling terkait. Budaya disebut berperan sebagai fondasi sekaligus katalis bagi efektivitas diplomasi politik dan ekonomi.
Wakil Menteri Luar Negeri Ngo Le Van menekankan bahwa diplomasi budaya tidak hanya bertujuan mempromosikan citra, melainkan harus menjadi sumber daya bagi pembangunan. Ia juga menyampaikan adanya pergeseran kesadaran dari tingkat pusat hingga lokal, di mana banyak daerah memasukkan diplomasi budaya ke dalam strategi pembangunan dan mengaitkannya dengan promosi pariwisata untuk mengubah warisan budaya menjadi aset nyata serta pendorong ekonomi.
Sejumlah indikator internasional yang dikutip dalam laporan menunjukkan hasil dari penguatan tersebut. Dalam Indeks Kekuatan Lunak Global 2026, Vietnam mempertahankan peringkat ke-52 dunia dan ke-9 di Asia, dengan kriteria prestise diplomatik naik 12 peringkat. Vietnam juga disebut menonjol pada aspek kuliner (peringkat ke-14 dunia) dan sistem warisan budaya (peringkat ke-49).
Stabilitas dan lingkungan aman juga tercermin dalam Indeks Perdamaian Global 2025, yang menempatkan Vietnam pada peringkat ke-38 dari 163 negara, termasuk 10 negara dengan tingkat perdamaian tertinggi di kawasan Asia-Pasifik. Pada bidang pelestarian warisan budaya, Vietnam disebut memimpin di Asia Tenggara dengan total 77 situs yang diakui UNESCO, termasuk empat situs baru yang ditambahkan pada tahun sebelumnya.
Menurut laporan, capaian tersebut dipandang sebagai hasil pemikiran strategis yang dikembangkan secara berkelanjutan. Resolusi Politbiro No. 59-NQ/TW tentang integrasi internasional dalam situasi baru disebut menandai pergeseran pemikiran proaktif dengan mengangkat integrasi budaya setara dengan politik dan ekonomi. Sementara itu, Strategi Diplomasi Budaya hingga 2030—yang disetujui Perdana Menteri—menetapkan tujuan untuk menggunakan langkah diplomatik guna menghormati nilai dan keindahan budaya Vietnam, menyerap esensi budaya manusia, membangkitkan aspirasi pembangunan nasional, memperkuat kekuatan lunak, dan meningkatkan posisi negara.
Resolusi Politbiro No. 80-NQ/TW tentang pengembangan budaya Vietnam juga disebut menghadirkan prinsip panduan baru untuk mengubah warisan menjadi aset dan mengintegrasikan budaya dalam arus pembangunan era baru. Profesor Madya Dr. Bui Hoai Son, anggota Majelis Nasional dari Hanoi sekaligus perwakilan tetap Komite Kebudayaan dan Masyarakat, menilai Resolusi No. 80 sebagai terobosan karena menandai pergeseran dari resolusi bernuansa deklaratif menuju tindakan yang lebih praktis. Ia menyebut perubahan pola pikir tersebut sebagai peralihan dari “manajemen budaya” ke “tata kelola budaya untuk pembangunan berkelanjutan negara.”
Jonathan Wallace Baker, Kepala Kantor Perwakilan UNESCO di Vietnam, menyambut visi Vietnam yang menempatkan budaya sebagai pilar dan sumber daya endogen untuk pembangunan. Ia menilai Resolusi 80, bersama penempatan budaya sebagai pilar kebijakan luar negeri yang komprehensif, menjadi landasan untuk merespons tantangan global secara efektif. Dengan komitmen politik, ekosistem warisan budaya yang kaya, dan prestise internasional yang meningkat, Vietnam dinilai memiliki keunggulan untuk mengejar target agar industri budaya berkontribusi 7% terhadap PDB pada 2030.
Di sisi lain, Duta Besar Pham Quang Vinh, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, menekankan bahwa negara yang ingin memiliki pengaruh luas perlu dinamis, berkembang, stabil, dan menegaskan kedudukan internasionalnya. Ia juga menyoroti peran individu, dengan pandangan bahwa setiap warga Vietnam tidak hanya menjadi warga negara Vietnam, tetapi juga warga global dan sekaligus duta besar dalam mempromosikan citra merek negara yang sedang bangkit.
Laporan itu juga menempatkan penguatan kekuatan lunak dalam lanskap persaingan global, di mana negara-negara tidak hanya berkompetisi pada ekonomi, tetapi juga pada daya tarik budaya, prestise, dan kemandirian. Dalam konteks ini, kemampuan “menceritakan kisah” dianggap menentukan. Dr. Bui Hoai Son menyatakan bahwa ketika Vietnam mampu menyajikan kisah-kisahnya secara menarik dan beragam untuk memikat audiens global, maka kekuatan lunak budaya dapat terbentuk sekaligus mendorong bidang ekonomi, politik, dan sosial.
Contoh dari negara lain turut disinggung: China membangun citra melalui program pertukaran berskala besar dengan perpaduan modernitas dan tradisi; Korea Selatan membawa dampak global lewat gelombang Hallyu yang memanfaatkan musik, film, dan kuliner; sementara Jepang menggunakan pendekatan yang lebih halus dengan menyebarkan nilai budaya tradisional yang terjalin dengan gaya hidup modern. Kesamaan dari pendekatan tersebut, menurut laporan, adalah tidak berhenti pada “memperkenalkan,” tetapi “menceritakan kisah,” menciptakan pengalaman, dan menjaga koordinasi erat antara negara dan masyarakat dalam membangun citra nasional.
Kembali pada Vietnam, citra pemimpin internasional yang berjalan di kota tua, menikmati kuliner lokal, atau berinteraksi dengan masyarakat dinilai bukan sekadar simbolis. Keaslian, keramahan, dan kemudahan penyebaran membuat momen-momen itu menghasilkan efek media yang kuat. Foto seorang pemimpin asing yang duduk di kursi plastik sembari menikmati jajanan kaki lima, misalnya, dapat menyampaikan pesan tentang Vietnam yang aman, ramah, terbuka, dan kaya budaya.
Selain aspek budaya, diplomasi Vietnam juga disebut menggabungkan promosi capaian pembangunan. Kunjungan delegasi internasional ke zona teknologi tinggi, kota pintar, atau pertemuan dengan komunitas bisnis inovatif ikut membentuk citra Vietnam sebagai negara yang dinamis dan mengalami transformasi cepat.
Mulai dari jalanan kuno, semangkuk pho yang mengepul, secangkir kopi di trotoar, hingga taman teknologi modern, semuanya dipandang sebagai elemen yang menyusun narasi Vietnam yang akrab, dinamis, dan beridentitas. Salah satu contoh yang dikutip adalah pernyataan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung di Instagram-nya, bahwa pertemuan dalam suasana sehari-hari—bukan jadwal formal—membuat waktu menjadi lebih bermakna, dan bahwa terlepas dari perbedaan bahasa serta budaya, “hati manusia masih dapat terhubung.”
Pada akhirnya, ketika diplomasi mampu memanfaatkan nilai-nilai keseharian untuk menyampaikan pesan yang kuat, citra Vietnam dinilai tidak hanya dikenal, tetapi juga dicintai—sebagai fondasi untuk kerja sama dan pembangunan berkelanjutan pada masa depan.
