BERITA TERKINI
DPR Nilai Penahanan Harga BBM Subsidi 2026 Strategis Jaga Stabilitas Ekonomi

DPR Nilai Penahanan Harga BBM Subsidi 2026 Strategis Jaga Stabilitas Ekonomi

Jakarta — Pemerintah memutuskan menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi sepanjang 2026. Kebijakan ini dinilai bukan sekadar langkah populis, melainkan strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global yang belum mereda.

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mengatakan kepastian harga BBM subsidi menjadi faktor penting untuk meredam gejolak biaya produksi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

“Kepastian ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyusun perencanaan bisnis secara lebih terukur di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar politisi Fraksi Golkar tersebut, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, stabilitas harga energi berperan krusial dalam menjaga efisiensi biaya logistik dan produksi. Ia menilai dampaknya dapat dirasakan langsung pada daya saing industri nasional serta memberi perlindungan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Stabilitas harga energi menjadi kunci dalam menjaga efisiensi biaya logistik dan produksi sehingga daya saing industri nasional tetap terjaga,” katanya.

Di sisi lain, Gde Sumarjaya menyoroti langkah pemerintah yang tetap melakukan penyesuaian pada BBM non-subsidi. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan perlindungan masyarakat.

“BBM non-subsidi mayoritas dikonsumsi kelompok menengah ke atas sehingga dampaknya lebih terukur,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam memastikan pasokan energi tetap aman. Menurutnya, upaya menjaga stok, memperkuat pasokan, hingga pengelolaan impor energi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi di tengah tekanan global.

“Upaya menjaga stok, memperkuat pasokan, hingga pengelolaan impor energi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi di tengah tekanan global,” tegasnya.

Gde Sumarjaya menambahkan, sinergi pemerintah pusat dan kementerian teknis diperlukan agar energi tetap terjangkau tanpa mengorbankan ketahanan industri nasional. Ia berharap kebijakan yang konsisten dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih resilien di tengah dinamika global.