Jakarta — Fragmentasi ekonomi global kembali menjadi perhatian dalam rangkaian pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Di tengah tekanan terhadap stabilitas global dan pengetatan likuiditas, sejumlah pengamat menilai pendekatan kedua lembaga keuangan internasional itu mulai tertinggal dalam merespons perubahan struktur ekonomi dunia.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kebijakan IMF dan World Bank masih bertumpu pada kerangka lama yang menekankan stabilitas makroekonomi, kehati-hatian fiskal, serta koordinasi global. Menurutnya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan baru yang berkembang lebih cepat di pasar global.
“IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama. Stabilitas itu penting, tetapi tidak cukup. Dunia sudah bergerak lebih cepat daripada bahasa kebijakan yang digunakan saat ini,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Senin (20/04/2026).
Ia menjelaskan, salah satu perubahan mendasar saat ini adalah ketidakseimbangan likuiditas global. Pengetatan suplai dolar Amerika Serikat, meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik AS, serta perubahan perilaku investor global dinilai membentuk tekanan baru dalam sistem keuangan internasional.
Di sisi lain, Fakhrul menyoroti internasionalisasi mata uang Tiongkok melalui offshore renminbi (CNH) yang mulai menunjukkan peran kian signifikan dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara. Menurutnya, kondisi ini menciptakan dinamika baru dalam arsitektur keuangan global yang semakin multipolar.
“Kita sedang menghadapi dua arus besar yang bergerak bersamaan: keterbatasan likuiditas dolar dan meningkatnya peran CNH dalam transaksi global. Ini bukan sekadar perubahan pasar, tetapi awal dari pergeseran arsitektur keuangan dunia,” katanya.
Fakhrul menegaskan perubahan tersebut bukan sekadar fenomena siklus ekonomi, melainkan transformasi struktural yang menuntut respons kebijakan lebih adaptif. Negara yang tidak mampu beradaptasi, menurutnya, berisiko menghadapi biaya pendanaan yang lebih mahal serta volatilitas ekonomi yang lebih tinggi.
Dalam konteks Indonesia, ia menilai diperlukan langkah strategis untuk membangun arsitektur pendanaan yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dolar AS. Sejumlah agenda yang disebut mendesak antara lain penguatan skema local currency settlement (LCT), eksplorasi penggunaan CNH dalam pembiayaan, pendalaman pasar keuangan berbasis rupiah, serta diversifikasi sumber investor.
“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker. Kita harus mulai menjadi bagian dari perancang sistem pembiayaan kita sendiri,” tegasnya.
Ia juga menilai fragmentasi ekonomi global bukan fenomena sementara, melainkan fase transisi menuju sistem keuangan yang lebih multipolar. Dalam situasi tersebut, akses terhadap likuiditas akan semakin ditentukan oleh jaringan kerja sama bilateral dan regional, serta fleksibilitas kebijakan masing-masing negara.
“Kalau kita masih membaca dunia dengan pendekatan lama, kita akan tertinggal. Ke depan, likuiditas tidak lagi otomatis tersedia. Ia harus diakses melalui strategi yang tepat,” ujarnya.
Menurut Fakhrul, kejelasan arah kebijakan nasional menjadi penting dalam merespons perubahan global tersebut. Ia menilai pasar tidak hanya membaca stabilitas, tetapi juga arah transformasi ekonomi suatu negara.
Menutup pandangannya, ia menyebut peluang dari pergeseran arsitektur keuangan global cukup besar, namun hanya dapat dimanfaatkan negara yang mampu bergerak cepat dan presisi. “Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen, maka tantangan pendanaan harus diselesaikan secara struktural. Diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk melalui CNH, bisa menjadi salah satu opsi strategis,” pungkasnya.
