Jakarta — Perubahan lanskap ekonomi global yang kian terfragmentasi dinilai menuntut Indonesia segera menyiapkan strategi pendanaan baru yang lebih adaptif. Isu ini mengemuka di tengah dinamika pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, yang disebut belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan ekonomi modern.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai pendekatan kebijakan lembaga keuangan global masih banyak bertumpu pada kerangka lama yang menitikberatkan stabilitas makroekonomi dan kehati-hatian fiskal. Menurutnya, pendekatan tersebut penting, tetapi tidak lagi memadai menghadapi perubahan cepat di pasar global.
“IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama. Stabilitas itu penting, tetapi tidak cukup. Dunia sudah bergerak lebih cepat daripada bahasa kebijakan yang digunakan saat ini,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, salah satu tantangan utama saat ini adalah ketidakseimbangan likuiditas global. Pengetatan suplai dolar Amerika Serikat, meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik AS, serta perubahan perilaku investor disebut menjadi faktor yang memperkuat tekanan terhadap sistem keuangan internasional.
Di saat bersamaan, peran mata uang Tiongkok melalui offshore renminbi (CNH) disebut semakin meningkat dalam transaksi lintas negara. Perkembangan ini memunculkan dinamika baru menuju sistem keuangan global yang lebih multipolar.
“Kita sedang menghadapi dua arus besar yang bergerak bersamaan: keterbatasan likuiditas dolar dan meningkatnya peran CNH dalam transaksi global. Ini bukan sekadar perubahan pasar, tetapi awal dari pergeseran arsitektur keuangan dunia,” katanya.
Fakhrul menegaskan situasi tersebut bukan sekadar siklus ekonomi biasa, melainkan perubahan struktural yang membutuhkan respons kebijakan lebih fleksibel dan inovatif. Negara yang tidak mampu beradaptasi, menurutnya, berisiko menghadapi biaya pembiayaan yang lebih tinggi serta ketidakstabilan ekonomi.
Dalam konteks Indonesia, ia menilai diperlukan langkah konkret untuk membangun sistem pendanaan yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada dolar AS. Sejumlah opsi yang disampaikan antara lain penguatan skema local currency settlement (LCS), pemanfaatan CNH sebagai alternatif pembiayaan, pendalaman pasar keuangan domestik berbasis rupiah, serta diversifikasi sumber investor.
“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker. Kita harus mulai menjadi bagian dari perancang sistem pembiayaan kita sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan fragmentasi ekonomi global merupakan bagian dari transisi menuju sistem keuangan baru yang lebih kompleks. Dalam kondisi itu, akses terhadap likuiditas dinilai tidak lagi mudah dan semakin bergantung pada kerja sama bilateral maupun regional.
“Kalau kita masih membaca dunia dengan pendekatan lama, kita akan tertinggal. Ke depan, likuiditas tidak lagi otomatis tersedia. Ia harus diakses melalui strategi yang tepat,” ujarnya.
Fakhrul menambahkan, arah kebijakan nasional yang jelas menjadi penting dalam menghadapi perubahan global tersebut. Menurutnya, pasar tidak hanya melihat stabilitas, tetapi juga bagaimana sebuah negara merancang transformasi ekonominya.
Ia menutup dengan menilai peluang dari perubahan global tetap besar apabila dimanfaatkan dengan strategi yang tepat. “Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen, maka tantangan pendanaan harus diselesaikan secara struktural. Diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk melalui CNH, bisa menjadi salah satu opsi strategis,” pungkasnya.
