Jakarta — Perkembangan ekonomi global yang kian terfragmentasi kembali menjadi sorotan dalam pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Di tengah tekanan terhadap stabilitas global serta pengetatan likuiditas, sejumlah analis menilai pendekatan kedua lembaga tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi perubahan struktur ekonomi dunia yang berlangsung cepat.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kebijakan IMF dan World Bank masih bertumpu pada kerangka lama yang menekankan stabilitas makroekonomi, kehati-hatian fiskal, dan koordinasi global. Menurutnya, pendekatan itu belum cukup responsif terhadap dinamika baru di pasar internasional.
“IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama. Stabilitas itu penting, tetapi tidak cukup. Dunia sudah bergerak lebih cepat daripada bahasa kebijakan yang digunakan saat ini,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Senin (20/04/2026).
Fakhrul menjelaskan, perubahan signifikan terlihat dari ketidakseimbangan likuiditas global. Pengetatan suplai dolar Amerika Serikat, meningkatnya kebutuhan pembiayaan domestik AS, serta perubahan perilaku investor global dinilai turut memicu tekanan baru dalam sistem keuangan internasional.
Di saat yang sama, meningkatnya peran mata uang Tiongkok melalui offshore renminbi (CNH) disebut mulai mengubah lanskap transaksi dan pembiayaan lintas negara. Fakhrul menilai fenomena ini sebagai tanda awal pergeseran menuju sistem keuangan global yang lebih multipolar.
“Kita sedang menghadapi dua arus besar yang bergerak bersamaan: keterbatasan likuiditas dolar dan meningkatnya peran CNH dalam transaksi global. Ini bukan sekadar perubahan pasar, tetapi awal dari pergeseran arsitektur keuangan dunia,” katanya.
Menurut Fakhrul, situasi tersebut bukan sekadar siklus ekonomi biasa, melainkan transformasi struktural yang menuntut kebijakan lebih adaptif. Negara yang tidak mampu menyesuaikan diri berisiko menghadapi biaya pendanaan lebih tinggi serta gejolak ekonomi yang semakin besar.
Dalam konteks Indonesia, ia menilai diperlukan strategi untuk memperkuat kemandirian pendanaan dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Sejumlah langkah yang disebut penting antara lain penguatan skema local currency settlement, pemanfaatan CNH dalam pembiayaan, pendalaman pasar keuangan berbasis rupiah, serta perluasan basis investor.
“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker. Kita harus mulai menjadi bagian dari perancang sistem pembiayaan kita sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, fragmentasi ekonomi global merupakan bagian dari transisi menuju sistem yang lebih kompleks dan tidak lagi bergantung pada satu pusat kekuatan. Dalam situasi ini, akses likuiditas dinilai akan semakin bergantung pada kerja sama bilateral dan regional, serta fleksibilitas kebijakan masing-masing negara.
“Kalau kita masih membaca dunia dengan pendekatan lama, kita akan tertinggal. Ke depan, likuiditas tidak lagi otomatis tersedia. Ia harus diakses melalui strategi yang tepat,” ujar Fakhrul.
Fakhrul juga menekankan pentingnya arah kebijakan nasional yang jelas agar mampu merespons perubahan global. Menurutnya, pelaku pasar tidak hanya memperhatikan stabilitas, tetapi juga arah transformasi ekonomi suatu negara.
Menutup pernyataannya, ia menilai peluang dari perubahan arsitektur keuangan global cukup besar jika dimanfaatkan dengan tepat. “Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen, maka tantangan pendanaan harus diselesaikan secara struktural. Diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk melalui CNH, bisa menjadi salah satu opsi strategis,” pungkasnya.
