Asia Pasifik tetap bertahan sebagai salah satu poros utama perekonomian dunia di tengah akumulasi tekanan global, mulai dari gejolak energi, perlambatan pertumbuhan, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik. Namun, perubahan yang terjadi tidak hanya menyangkut laju pertumbuhan, melainkan juga cara kawasan ini menjaga keseimbangan dan ketahanannya.

Risiko ekonomi kini semakin saling terhubung. Guncangan di satu sektor dapat cepat menjalar ke sektor lain, melintasi batas negara, dan mempersempit ruang kebijakan nasional. Dalam situasi seperti ini, stabilitas kawasan dinilai tidak lagi cukup ditopang pendekatan domestik semata, melainkan membutuhkan koordinasi yang lebih erat antarnegara.

Kebutuhan tersebut mengemuka dalam pertemuan ke-82 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) yang digelar pada 20–24 April 2026 di Bangkok, Thailand. Forum ini mengusung tema “Leaving no one behind: advancing a society for all ages in Asia and the Pacific”, yang menekankan pentingnya pembangunan inklusif lintas generasi.

Tema tersebut mencerminkan pergeseran pendekatan pembangunan di kawasan, dari fokus pada pertumbuhan ekonomi menuju upaya memastikan manfaat pembangunan lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Dalam forum itu, Duta Besar Indonesia untuk Thailand merangkap Komisi Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCAP), Hari Prabowo, menilai agenda pembangunan global perlu ditempatkan dalam horizon yang lebih panjang. Ia memandang pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 sebagai fondasi awal, sementara pembahasan kawasan perlu mulai bergerak menuju kerangka pasca-2030 yang lebih adaptif terhadap dinamika global.

Dari perspektif Indonesia, Asia Pasifik tidak hanya berperan sebagai motor pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi juga memiliki potensi untuk ikut membentuk arah baru agenda pembangunan global yang lebih inklusif. Prinsip “tidak meninggalkan siapa pun” disebut sebagai dasar utama kebijakan pembangunan yang harus tercermin dalam kebijakan yang menjangkau kelompok rentan dan memberikan dampak nyata di tingkat masyarakat.

Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama lintas negara dan lintas generasi untuk memastikan pembangunan tetap inklusif di tengah dunia yang semakin saling terhubung. Sejalan dengan itu, Indonesia menegaskan peran UNESCAP bukan hanya sebagai forum teknis, melainkan ruang strategis untuk memperkuat multilateralisme dan mendorong pembangunan kawasan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Di tengah tekanan eksternal, Asia Pasifik masih menunjukkan ketahanan ekonomi yang relatif stabil. Berdasarkan Asian Development Outlook April 2026, ekonomi kawasan diperkirakan tumbuh sekitar 5,1 persen pada 2026–2027, mencerminkan moderasi di tengah ketidakpastian global. Laporan tersebut juga mencatat gejolak geopolitik dan harga energi sebagai faktor yang memengaruhi biaya produksi dan harga konsumen di kawasan.

Meski demikian, permintaan domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pada saat yang sama, inflasi kawasan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 3,6 persen pada 2026 seiring dampak kenaikan harga energi yang mulai merambat ke berbagai sektor ekonomi.

Di sejumlah bagian kawasan, perlambatan mulai terlihat ketika tekanan eksternal meningkat. World Bank dalam South Asia Economic Update April 2026 memperkirakan pertumbuhan Asia Selatan berada di kisaran 6,3 persen pada 2026. India tetap menjadi motor utama pertumbuhan kawasan, meski prospek ekonomi dibayangi risiko dari volatilitas harga energi global.

Walau masih termasuk kawasan dengan pertumbuhan tercepat di antara negara berkembang, Asia Selatan menghadapi risiko dari meningkatnya biaya produksi serta tekanan eksternal yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi domestik. Dalam situasi ini, penguatan kerja sama regional dinilai semakin penting untuk menjaga ketahanan kawasan terhadap guncangan global.

Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai meningkatnya keterhubungan ekonomi kawasan membuat kerja sama antarnegara Asia Pasifik semakin penting untuk merespons guncangan global secara lebih terkoordinasi. Menurutnya, pendekatan kolektif menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas kawasan di tengah ketidakpastian global.

Di balik ketahanan pertumbuhan, ketimpangan masih menjadi tantangan struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Pertumbuhan ekonomi di kawasan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara akses terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar belum merata. Kondisi ini menunjukkan manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya terdistribusi secara luas.

Situasi tersebut mendorong pergeseran arah pembangunan menuju kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penguatan struktur ekonomi domestik dan regional dinilai kian krusial untuk menjaga daya tahan terhadap guncangan eksternal. Tekanan global, termasuk dinamika energi dan perdagangan, mendorong negara-negara di kawasan menyesuaikan strategi agar lebih adaptif terhadap perubahan.

Di sisi lain, integrasi ekonomi yang semakin dalam membuka peluang kerja sama yang lebih luas, sekaligus mempercepat transmisi guncangan seperti kenaikan harga dan perlambatan ekonomi melintasi batas negara. Karena itu, keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan penguatan kapasitas domestik menjadi semakin penting.

Dalam dinamika tersebut, peran Indonesia disebut kian menonjol melalui dorongan ekonomi hijau, penguatan hilirisasi industri, serta perluasan pembiayaan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat ekonomi. Langkah ini diperkuat melalui penguatan rantai pasok domestik dan regional guna meningkatkan ketahanan ekonomi.

Pertemuan ESCAP ke-82 menunjukkan Asia Pasifik tengah memasuki fase baru pembangunan. Kawasan tidak lagi semata mengejar laju pertumbuhan, melainkan mulai menata ulang fondasi ketahanannya di tengah tekanan global yang terus berubah. Arah baru kawasan dinilai tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi juga oleh seberapa kuat negara-negara mampu bertahan dan beradaptasi secara kolektif.