Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menilai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat sehingga tetap dilirik investor global, meski sejumlah tantangan struktural dinilai masih perlu diperkuat.
Pernyataan itu disampaikan Hashim dalam acara Prasasti Luncheon Talk di Ballroom Pullman Jakarta, Rabu (22/4). Acara tersebut turut dihadiri Board of Advisors Prasasti lainnya, antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda, dan mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad.
Hashim mengatakan kondisi global saat ini termasuk yang terberat dalam sejarah modern dan dinilai melampaui krisis-krisis sebelumnya. Menurutnya, situasi tersebut justru menegaskan pentingnya strategi ketahanan yang selama ini ditekankan pemerintah, khususnya pada sektor pangan dan energi.
“Program utama yang menjadi fokus adalah food security, energy security, dan water security,” kata Hashim melalui keterangan tertulis, Kamis (23/4).
Di sektor pangan, Hashim menyebut Indonesia mencatat peningkatan cadangan beras nasional. Stok beras yang dikelola pemerintah disebut telah mencapai sekitar 4 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 5 juta ton.
“Apapun yang terjadi, Indonesia aman untuk satu tahun ini, bahkan mungkin dua tahun,” ujar Hashim.
Sementara di sektor energi, Hashim mengakui Indonesia masih bergantung pada impor. Namun ia menyampaikan upaya diplomasi tingkat tinggi telah menghasilkan langkah konkret untuk menjaga pasokan energi nasional.
“Kita mendapatkan suplai sekitar 100 juta barrel dari Rusia, dan ini akan mulai dikirim dalam waktu dekat. Kita juga memiliki opsi tambahan hingga sekitar 50 juta barrel,” ungkapnya.
Dari sisi makroekonomi, Hashim menilai posisi Indonesia masih kuat dengan dukungan surplus neraca perdagangan serta kemandirian pembiayaan. Ia menyebut Indonesia memiliki surplus sekitar USD 27 miliar dan tidak perlu bergantung pada fasilitas pembiayaan eksternal.
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, mengatakan pemerintah memastikan stabilitas makro tetap terjaga sebagai fondasi utama pertumbuhan. Menurutnya, disiplin fiskal tetap menjadi prioritas.
“Sampai saat ini tidak ada niat untuk memperlebar defisit. Justru yang kita dorong adalah bagaimana belanja menjadi lebih produktif dan berdaya ungkit bagi ekonomi nasional,” kata Eka.
Eka menambahkan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global, termasuk tekanan geopolitik dan volatilitas pasar keuangan.
“Kita sudah punya ancang-ancang dan persiapan untuk menghadapi berbagai skenario,” ujarnya.
Di sisi investor, Managing Partner Ashmore Asset Management Indonesia, Arief Wana, menyatakan faktor pertumbuhan menjadi pertimbangan utama investor global. Ia menilai dalam enam bulan terakhir arah pertumbuhan menunjukkan perbaikan.
“Dalam enam bulan terakhir, trajectory dari growth itu sudah membaik. Money supply meningkat, interest rate turun, bond yield juga sudah turun, bond price naik, dan equity juga membaik,” kata Arief.
Dari sisi valuasi, Arief menilai Indonesia relatif menarik dibanding negara lain di kawasan. Ia menyebut rasio price-to-earnings (PER) Indonesia berada di 11,8 kali dan dinilai lebih rendah dibanding negara-negara tetangga.
“Indonesia memiliki PE Ratio di 11,8x. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia ini murah,” ujarnya.
Meski demikian, Arief mengatakan investor tetap mencermati sejumlah risiko, terutama terkait keberlanjutan pertumbuhan dan dinamika eksternal. Ia memperkirakan pertumbuhan laba perusahaan pada 2026 akan lebih moderat dibanding proyeksi awal.
“Awalnya kita melihat sekitar 12-15 persen, tapi sekarang sekitar 7 persen,” kata Arief.
Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas dan memperkuat iklim investasi, OJK menyatakan terus memperkuat fondasi struktural pasar modal. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Henry Rialdi, mengatakan transparansi menjadi fokus utama reformasi pasar modal.
“Salah satu isu yang disampaikan adalah adanya gap antara informasi yang tersedia dengan kebutuhan investor di pasar modal, khususnya dari sisi availability of information dan transparansi,” ujarnya.
Henry menyebut reformasi diarahkan pada tiga fokus, yakni transparansi, penegakan aturan dan tata kelola (enforcement dan governance), serta pengembangan instrumen agar pasar lebih kompetitif. Sejumlah langkah yang disebut telah dilakukan antara lain penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularitas klasifikasi investor, implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), serta peningkatan batas minimum free float saham menjadi 15 persen.
Dalam perkembangan terbaru, FTSE Russell disebut mempertahankan status Indonesia sebagai Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan Indonesia dalam Watch List. Sementara MSCI mengapresiasi langkah penguatan transparansi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia.
