Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, pemerintah Indonesia menegaskan kembali sikap politik luar negeri yang mengedepankan diplomasi dan perdamaian. Melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia menyampaikan posisi yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan negara serta penyelesaian konflik melalui dialog.
Pemerintah juga menyatakan kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan mediasi langsung ke Teheran apabila hal tersebut disepakati oleh kedua pihak. Pernyataan ini diposisikan sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam meredakan konflik global.
Ketegangan terbaru disebut dipicu operasi militer yang dilancarkan pemerintahan Presiden Donald Trump bersama Israel terhadap Iran, dengan alasan mengantisipasi ancaman terkait program nuklir. Situasi ini dinilai berpotensi memperluas eskalasi di Timur Tengah dan berdampak pada stabilitas global, termasuk pada sektor energi.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak konflik terhadap kepentingan nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dilaporkan telah berkoordinasi langsung dengan Presiden untuk membahas kesiapan pasokan energi nasional.
Meski harga minyak dunia mulai menunjukkan kenaikan seiring dinamika geopolitik, pemerintah menyatakan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman dan subsidi energi tetap terkendali. Pemerintah juga merencanakan rapat bersama Dewan Energi Nasional sebagai bagian dari langkah respons dan antisipasi.
Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya memantau perkembangan global, tetapi juga menyiapkan respons untuk menjaga stabilitas di dalam negeri, terutama menjelang periode peningkatan konsumsi energi seperti Lebaran.
Dengan mengedepankan seruan dialog sekaligus menyiapkan langkah menjaga ketahanan energi, Indonesia menempatkan diri sebagai pihak yang menawarkan solusi di tengah ketegangan internasional. Pemerintah menegaskan pilihan untuk menjadi jembatan dialog, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
