Kementerian Keuangan menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan resiliensi yang kuat hingga akhir Maret 2026 dan dinilai mampu menjadi peredam gejolak di tengah ketidakpastian global.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengatakan APBN berperan menahan dampak kenaikan harga energi yang memengaruhi aktivitas perekonomian dunia. Ia juga menyebut sektor manufaktur masih bertahan di zona ekspansi, baik secara global maupun domestik, sehingga ekonomi dinilai tetap berjalan meski mengalami perlambatan.
Menurut Deni, ketahanan ekonomi juga tercermin dari surplus neraca perdagangan serta kinerja ekspor yang disebut tetap solid. Ia menilai Indonesia memiliki penyangga ekonomi yang relatif baik dibanding sejumlah negara lain, di tengah proyeksi pelemahan ekonomi global dan tekanan inflasi yang meningkat.
Dalam pemaparan Kemenkeu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 diproyeksikan mencapai 5,5%. Proyeksi ini didukung konsumsi rumah tangga yang dinilai resiliens, akselerasi investasi pada proyek strategis dan perumahan, serta dominasi sektor manufaktur berbasis hilirisasi.
Kemenkeu juga menyampaikan inflasi berada pada level 3,48% dan disebut bersifat temporer. Di saat yang sama, ketahanan sektor keuangan diklaim tetap terjaga meski berada dalam tekanan global. Pemerintah, kata Deni, terus menjaga stabilitas rupiah, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta kepercayaan pasar. Upaya lain yang disebut dilakukan ialah optimalisasi harga minyak dan lifting migas untuk memperkuat ketahanan fiskal ke depan.
Dari sisi pasar SBN, Kemenkeu menilai ketahanan masih terjaga. Deni menyebut posisi spread Indonesia lebih rendah dibanding sejumlah negara emerging markets lainnya, sementara koreksi pada credit default swap (CDS) Indonesia dipandang menunjukkan kekuatan pasar dan terjaganya kepercayaan investor.
Ia menambahkan, imbal hasil SBN yang sempat terdampak sentimen risk-off global disebut mulai mereda. Spread yield SBN terhadap US Treasury berada pada level 229 basis poin per pertengahan April 2026.
Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan koordinasi kebijakan yang solid, pemerintah menyatakan optimistis APBN 2026 akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga disebut akan terus memantau dinamika global untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.
