Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2026. Angka tersebut tumbuh 10,5% secara tahunan (year on year/yoy) di tengah tantangan ekonomi global.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengatakan kinerja APBN hingga 31 Maret 2026 menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat dan bekerja efektif. Menurutnya, APBN terus berperan menjaga daya tahan ekonomi nasional, mendukung masyarakat, serta memastikan agenda pembangunan berjalan konsisten.
Dari sisi penerimaan, penerimaan perpajakan tercatat Rp462,7 triliun atau 17,2% dari APBN, tumbuh 14,3% (yoy). Di dalamnya, penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun atau 16,7% dari APBN, dengan pertumbuhan 20,7% (yoy).
Deni menyebut pertumbuhan penerimaan pajak didukung perbaikan aktivitas usaha, harga komoditas, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan transformasi digital administrasi perpajakan.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2% dari APBN, meski mengalami kontraksi 12,6% (yoy). Kementerian Keuangan menilai capaian tersebut tetap berkontribusi dalam menopang penerimaan negara, sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri domestik.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp112,1 triliun atau 24,4% dari APBN. Kemenkeu menyatakan realisasi ini memberikan kontribusi yang baik terhadap struktur pendapatan negara.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp815,0 triliun atau 21,2% dari APBN, tumbuh 31,4% (yoy). Akselerasi belanja ini disebut menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp610,3 triliun atau 19,4% dari APBN. Kemenkeu menyebut peningkatan ini dipengaruhi percepatan pelaksanaan program kerja prioritas nasional, belanja kementerian/lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat.
Adapun Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp204,8 triliun atau 29,5% dari APBN. Pemerintah menyatakan terus memastikan sinergi pusat dan daerah agar pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal berjalan optimal.
Dalam periode yang sama, APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun. Deni mengatakan posisi tersebut masih terjaga dan sesuai desain APBN 2026, sementara pembiayaan anggaran dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan.
Kemenkeu juga menyampaikan program kerja prioritas diarahkan agar berjalan efektif dan berdampak bagi masyarakat. Hingga 27 April 2026, MBG tercatat terealisasi Rp70,2 triliun dengan menjangkau 61,96 juta penerima serta melibatkan 27.735 SPPG.
