Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan keamanan dan ketersediaan energi bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan merespons dorongan Uni Eropa kepada negara-negara ASEAN agar tidak beralih ke Rusia sebagai sumber pasokan minyak di tengah krisis energi.
Juru Bicara Kemenlu Vahd Nabyl Mulachela mengatakan Indonesia terbuka memperkuat kerja sama ketahanan energi dengan berbagai mitra, termasuk Uni Eropa. “Terkait dengan Uni Eropa, kita juga terbuka untuk menjalankan kerja sama yang lebih kuat dengan semua pihak termasuk dengan Uni Eropa juga untuk mencapai ketahanan energi yang menjamin keterjangkauan, ketersediaan,” kata Nabyl di kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Nabyl menambahkan, di tengah dinamika geopolitik yang dinamis, pemerintah memprioritaskan ketahanan energi untuk kepentingan nasional yang dinilainya mendesak. Menurut dia, Indonesia menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk Rusia dan Amerika Serikat, guna memenuhi kebutuhan energi. “Dan kita bekerja sama dengan berbagai mitra termasuk dengan Amerika Serikat dengan Rusia, yang intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan energi yang menunjang kebutuhan rakyat dan kepentingan nasional tadi,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas mendesak negara-negara Asia Tenggara agar tidak mencari alternatif pasokan minyak dari Rusia. Pernyataan itu disampaikan Kallas setelah pertemuan dengan para menteri luar negeri ASEAN di Bandar Seri Begawan, Brunei, Selasa (28/4), sebagaimana dikutip dari Reuters.
Menurut Kallas, beralih ke minyak Rusia berisiko memperkuat kemampuan Rusia membiayai perang di Ukraina. Ia menekankan pendapatan dari ekspor minyak menjadi salah satu sumber utama pendanaan konflik tersebut. “Izinkan saya mengingatkan bahwa pendapatan dari minyak adalah pendapatan yang digunakan Rusia untuk membiayai perang ini (di Ukraina). Kami memiliki kepentingan agar perang ini berhenti,” kata Kallas kepada wartawan.
Kallas juga menyoroti bahwa Rusia dinilai mendapat keuntungan dari konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang disebutnya menyebabkan penutupan efektif Selat Hormuz. Jalur tersebut merupakan rute vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia serta berbagai komoditas penting lainnya.
Gangguan di Selat Hormuz memicu kelangkaan bahan bakar di sejumlah kawasan, termasuk Asia Tenggara, sehingga mendorong negara-negara di kawasan mencari sumber pasokan alternatif.
Pada bulan ini, Uni Eropa menyetujui paket sanksi terbaru terhadap Rusia, termasuk pengetatan pembatasan perdagangan minyak. Kebijakan itu ditujukan untuk mengurangi kemampuan Moskow mendanai operasi militernya. Dalam konteks tersebut, Kallas kembali menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi bagi negara-negara mitra, termasuk di Asia Tenggara. “Itulah sebabnya kami tentu mendorong diversifikasi sumber daya dan mencarinya dari tempat lain, bukan dari Rusia,” ujarnya.
