Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan Indonesia perlu terus memperkuat kedaulatan nasional dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Menurutnya, sikap tersebut penting di tengah dinamika persaingan global dan berbagai konflik internasional yang belum menunjukkan tanda mereda.
Pernyataan itu disampaikan Dave dalam forum dialektika yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, bertajuk “Memperkuat Kedaulatan Bangsa di Era Dinamika Persaingan Global”. Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
Dave merespons sejumlah perkembangan konflik global, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan terbaru di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ia menilai Indonesia perlu berperan aktif mendorong penyelesaian yang nyata dan berkelanjutan.
“Indonesia harus terus mendorong solusi permanen bagi konflik global, sehingga tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menghasilkan perdamaian,” kata Dave.
Legislator Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti sektor keamanan, termasuk ancaman perang hibrida yang dinilai tidak boleh dianggap remeh. Ia menekankan bahwa meski ketegangan terjadi di wilayah lain, Indonesia tetap perlu meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap potensi dampak lanjutan, termasuk di kawasan Laut Cina Selatan yang berdekatan dengan wilayah Indonesia.
Di sisi lain, Dave mengingatkan pentingnya konsistensi Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif untuk menghindari tarik-menarik kepentingan global, baik dari China maupun negara-negara Barat.
“Cina adalah mitra dagang utama Indonesia, tetapi kita juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama dari Amerika Serikat serta Eropa. Jadi hubungan harus tetap seimbang,” ujarnya.
Dave menambahkan, situasi global turut berdampak pada sektor ekonomi, terutama terkait lonjakan harga minyak dunia. Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal.
