Jakarta — Eskalasi konflik di Timur Tengah mulai berdampak pada industri kelapa sawit nasional. Ketegangan yang memengaruhi jalur perdagangan global, termasuk kawasan strategis seperti Selat Hormuz, mendorong kenaikan biaya logistik dan menekan kinerja ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan penurunan ekspor terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, ekspor pada Februari–Maret turun sekitar 30% ke berbagai negara tujuan.
“Ekspor Februari–Maret itu turun sekitar 30 persen ke semua negara. Ini akibat perang, karena biaya freight dan insurance naik sampai 50 persen,” ujar Eddy saat ditemui di sela perayaan HUT ke-45 GAPKI di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (29/4).
Kenaikan ongkos angkut dan asuransi membuat harga sawit menjadi kurang kompetitif dibanding minyak nabati lain. Kondisi tersebut mendorong sebagian negara importir melakukan substitusi. “Mereka menggantikan dengan minyak nabati lain karena transport-nya mahal. Ini yang membuat ekspor kita turun,” katanya.
Penurunan ekspor juga memunculkan dampak lanjutan di dalam negeri. Salah satunya terkait skema Domestic Market Obligation (DMO) yang disebut berbasis pada volume ekspor. Eddy menjelaskan, ketika ekspor turun, DMO ikut terkoreksi.
“DMO itu dasarnya ekspor. Ketika ekspor turun, otomatis DMO juga ikut turun. Jadi ini bukan karena perusahaan enggan memasok dalam negeri,” ujarnya.
Ia menegaskan pasokan dan distribusi minyak goreng domestik tetap terjaga serta tidak ada indikasi kelangkaan. Namun, jika penurunan ekspor berlangsung lama, risiko kelebihan stok dapat muncul dan berpotensi menekan harga sawit dalam negeri. “Kalau ekspor turun dan stok melimpah, itu bisa menekan harga dalam negeri. Itu juga tidak bagus,” kata Eddy.
Di tengah tekanan eksternal, pemerintah tetap mendorong implementasi mandatori biodiesel B50. GAPKI menyatakan kebutuhan dalam negeri untuk pangan maupun energi masih dapat dipenuhi. “Dalam negeri tidak usah khawatir, semua terpenuhi. Baik untuk pangan maupun energi,” ujar Eddy.
Meski demikian, peningkatan serapan domestik dinilai dapat mengurangi fleksibilitas ekspor apabila permintaan global kembali meningkat. “Kalau permintaan dari negara importir meningkat, belum tentu bisa kita penuhi semua. Yang akan terkoreksi pasti ekspor,” katanya.
Selain faktor geopolitik, industri juga menghadapi tekanan dari sisi biaya produksi dan risiko cuaca. Eddy menyebut harga pupuk naik hingga 30% yang dikaitkannya dengan dampak konflik global. Di saat yang sama, potensi El Nino dikhawatirkan mengganggu produktivitas kebun.
“Kalau pemupukan tidak jalan dan El Nino terjadi, produksi bisa turun 1–2 juta ton tahun ini. Tahun depan bisa lebih parah,” ujarnya. Eddy juga menyoroti dampak kenaikan biaya terhadap petani kecil yang cenderung mengurangi pemupukan.
GAPKI turut menyinggung lambannya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dinilai menjadi salah satu penyebab stagnasi produksi. “Peremajaan sawit rakyat sangat lambat. Ini yang menyebabkan produksi kita stagnan,” kata Eddy.
Menurutnya, peluang pasar global masih terbuka, tetapi perlu diimbangi peningkatan produksi dan produktivitas. “Dunia butuh sawit. Dunia butuh kita. Tapi itu harus diimbangi dengan peningkatan produksi dan produktivitas,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, GAPKI mendorong peningkatan produktivitas melalui inovasi, termasuk penggunaan serangga penyerbuk dan penguatan sumber daya genetik. “Kita ingin menunjukkan bahwa sawit tidak identik dengan deforestasi, tapi bisa ditingkatkan lewat intensifikasi,” kata Eddy.
Ia menyatakan optimistis upaya inovasi dapat mendongkrak produksi seperti yang pernah terjadi pada 1980-an saat introduksi serangga penyerbuk. Di tengah berbagai tekanan, Eddy menilai sawit tetap menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. “Di setiap krisis, sawit selalu menyelamatkan ekonomi Indonesia. Termasuk sekarang, meski ekspor turun, kita tetap menghasilkan devisa,” ujarnya.
