Jakarta—Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini pada 21 April 2026, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menggelar acara bertajuk “KOWANI Goes to UNESCO”. Kegiatan yang berlangsung di Jakarta ini disebut menjadi bagian dari upaya diplomasi budaya untuk mendorong kebaya diakui dunia sebagai Warisan Budaya Takbenda (Intangible Cultural Heritage) dari Indonesia.
Menurut Ketua Umum KOWANI Nannie Hadi Tjahjanto, acara tersebut dihadiri pemimpin dan perwakilan dari 111 organisasi perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Ia menyatakan kehadiran ratusan organisasi itu dimaknai sebagai sikap kolektif untuk mengawal misi pengajuan kebaya ke UNESCO.
“Kehadiran seratus sebelas organisasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan pernyataan sikap kolektif bahwa perempuan Indonesia berdiri solid di belakang satu misi besar: memastikan kebaya diakui oleh dunia sebagai Warisan Budaya Takbenda (Intangible Cultural Heritage) dari Indonesia,” kata Nannie melalui rilis media, Rabu (29/4/2026) di Jakarta.
Dalam orasi kebudayaannya, Nannie menilai momentum Hari Kartini 2026 perlu dijadikan titik balik bagi kedaulatan budaya bangsa. Ia menyebut kebaya sebagai benang merah yang menjahit keberagaman Nusantara, sekaligus busana yang melampaui batas etnisitas dan strata sosial.
Nannie juga menegaskan, langkah “Goes to UNESCO” dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan RA Kartini, yang menurutnya menggunakan kebaya sebagai simbol perlawanan dan martabat intelektual.
“Dengan hadirnya 111 organisasi keperempuanan, KOWANI ingin menunjukkan kepada komunitas internasional, bahwa dukungan untuk kebaya bersifat inklusif dan mengakar kuat. Termasuk didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat dari berbagai latar belakang profesi, agama, dan daerah,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan diisi dengan prosesi penandatanganan “Komitmen Ibu Bangsa” oleh seluruh ketua umum dari 111 organisasi yang hadir. KOWANI menyebut dokumen tersebut akan menjadi bukti partisipasi masyarakat (community involvement), yang dinilai sebagai salah satu syarat penting dalam penilaian dokumen pengajuan (dosir) oleh komite UNESCO di Paris.
“KOWANI secara sadar mengambil peran sebagai fasilitator utama yang memastikan bahwa setiap organisasi perempuan di tanah air, dari Sabang sampai Merauke, memiliki rasa kepemilikan yang sama terhadap proses pengajuan ini,” kata Nannie.
Ia menambahkan, sinergi tersebut sekaligus menegaskan bahwa pelestarian budaya tidak semata menjadi beban pemerintah, melainkan tanggung jawab moral bersama di lingkungan organisasi perempuan.
Selain agenda administratif, KOWANI juga meluncurkan kampanye literasi budaya untuk mengedukasi generasi muda mengenai ragam dan filosofi kebaya Nusantara. Nannie mengingatkan, pengakuan UNESCO dipandang sebagai awal, sementara tantangan berikutnya adalah menjaga kebaya tetap menjadi “warisan yang hidup” atau living heritage.
“Oleh karena itu, melalui kekuatan jejaring 111 organisasi yang menyentuh jutaan anggota di seluruh pelosok negeri, KOWANI berkomitmen untuk memasyarakatkan kembali penggunaan kebaya dalam berbagai ruang publik, menjadikannya busana, yang adaptif terhadap zaman tanpa harus menanggalkan pakem dan identitas aslinya,” ungkapnya.
Perayaan Hari Kartini 2026 ditutup dengan parade visual yang menampilkan ribuan perempuan dari 111 delegasi organisasi. Para peserta tampil dengan kebaya khas daerah masing-masing.
Nannie menyatakan KOWANI akan terus mengawal proses diplomasi agar kebaya ditetapkan sebagai milik Indonesia di mata dunia. Ia juga menyebut KOWANI memiliki status konsultatif di ECOSOC Perserikatan Bangsa-Bangsa.
