Konflik di Timur Tengah dinilai meningkatkan tekanan terhadap prospek ekonomi kawasan Asia-Pasifik, terutama melalui kenaikan harga energi dan pangan serta melemahnya permintaan global. Kesimpulan ini tercantum dalam Laporan Ekonomi dan Sosial Asia-Pasifik 2026 yang dirilis Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) pada 20 April di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam laporan tersebut, ESCAP memperkirakan perekonomian negara berkembang di Asia-Pasifik akan tumbuh rata-rata 4% pada 2026, melambat dari 4,6% pada 2025. Di saat yang sama, inflasi diproyeksikan meningkat dari 3,5% pada 2025 menjadi 4,6% pada 2026, yang disebut membalikkan tren stabilitas harga dalam beberapa waktu terakhir. Meski melambat, kawasan ini masih diperkirakan mempertahankan posisinya sebagai kawasan berkembang dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
ESCAP menilai, untuk menjaga momentum pertumbuhan, negara-negara di kawasan perlu secara bertahap mengurangi ketergantungan pada model yang sangat bergantung pada ekspor dan beralih ke strategi yang memperkuat permintaan domestik dan regional. Prioritas yang disoroti mencakup peningkatan produktivitas, perluasan sistem jaminan sosial, peningkatan akses pembiayaan, serta penguatan konektivitas dan infrastruktur digital. Kerja sama regional yang lebih dalam juga dipandang penting untuk mengurangi dampak fragmentasi ekonomi global.
Laporan itu menekankan kerentanan pekerja berkeahlian rendah dan rumah tangga berpenghasilan rendah, yang dinilai paling terdampak langsung oleh kenaikan biaya hidup dan keterbatasan akses terhadap jaminan sosial. ESCAP juga mengingatkan bahwa risiko utang publik yang tinggi, serta potensi kenaikan suku bunga seiring ekspektasi inflasi, dapat mempersempit ruang kebijakan pemerintah untuk merespons guncangan ekonomi baru.
Dalam pengantar laporan, Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana menyatakan para pembuat kebijakan menghadapi meningkatnya proteksionisme perdagangan, ketidakpastian kebijakan, dan fragmentasi geoekonomi. Menurutnya, tekanan ini dapat berdampak tidak proporsional pada negara-negara dengan ruang kebijakan terbatas, terutama ketika warganya belum terlindungi memadai oleh sistem jaminan sosial.
Di sisi energi, ESCAP menyebut krisis energi global saat ini sebagai peringatan bagi kawasan untuk memperkuat ketahanan energi, termasuk pengembangan sumber energi terbarukan domestik. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai urgensi ini meningkat karena ketergantungan pada bahan bakar fosil membuat setiap konflik berisiko memicu guncangan luas terhadap ekonomi global.
Namun, ESCAP menekankan kebijakan transisi energi perlu dirancang secara cermat agar tidak memunculkan konsekuensi sosial-ekonomi yang tidak diinginkan. Laporan tersebut memperingatkan bahwa upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, memperluas energi terbarukan, dan meningkatkan efisiensi energi dapat memicu kenaikan inflasi, menekan kebijakan fiskal, memperburuk kemiskinan, dan memperlebar kesenjangan pendapatan jika tidak diterapkan secara seimbang dan melalui konsultasi.
