Eskalasi konflik di Timur Tengah dinilai menambah tekanan baru bagi perekonomian Asia dan Pasifik. Gangguan pada rantai pasok energi, pergerakan pasar komoditas, serta konektivitas perdagangan global diperkirakan memperdalam ketidakpastian ekonomi yang saat ini sudah tinggi.
Dalam Laporan Ekonomi dan Sosial Asia dan Pasifik edisi 2026 yang dirilis Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), disebutkan lonjakan harga energi dan pangan global yang terjadi bersamaan dengan tren pelemahan permintaan dari negara-negara maju telah meredupkan prospek pertumbuhan ekonomi. Kondisi itu juga mendorong kenaikan biaya hidup masyarakat di kawasan tersebut.
Laporan tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Pasifik akan terkoreksi menjadi rata-rata 4% pada 2026, turun dari 4,6% pada 2025. Sementara itu, inflasi diperkirakan naik menjadi 4,6% pada 2026, yang dinilai mengikis kemajuan stabilitas harga yang sempat dicapai.
Meski melambat, ESCAP menyatakan Asia Pasifik diperkirakan tetap mempertahankan posisinya sebagai kawasan berkembang dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
Arah kebijakan: perkuat permintaan domestik
ESCAP menilai negara-negara di Asia Pasifik perlu secara bertahap mengurangi ketergantungan pada model pertumbuhan berbasis ekspor dan mulai memanfaatkan kekuatan permintaan domestik serta regional. Sejumlah prioritas yang disoroti meliputi peningkatan produktivitas, perluasan jaring pengaman sosial, kemudahan akses pembiayaan, serta penguatan infrastruktur digital.
Di tengah fragmentasi ekonomi global, integrasi dan kerja sama kawasan juga disebut penting sebagai benteng pertahanan. Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana, memperingatkan pembuat kebijakan menghadapi ancaman proteksionisme perdagangan dan ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Armida, dampaknya berpotensi tidak proporsional bagi negara-negara yang memiliki ruang dukungan kebijakan lebih sempit serta masyarakat dengan akses terbatas terhadap perlindungan sosial. Ia juga menyoroti kerentanan akibat pembengkakan utang publik dan tren suku bunga tinggi yang dipicu inflasi, yang pada akhirnya membatasi kemampuan pemerintah merespons guncangan ekonomi.
Transisi energi terbarukan
Laporan ESCAP juga menekankan krisis energi global membuka peluang bagi Asia Pasifik untuk mempercepat kedaulatan energi melalui ekspansi energi terbarukan. Langkah tersebut dinilai dapat membantu memulihkan ketertinggalan pencapaian selama bertahun-tahun sekaligus mendukung realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan terkait aksi iklim.
Dalam pengantar laporan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa melepaskan diri dari energi fosil menjadi sebuah keniscayaan. Ia menyatakan ketergantungan pada bahan bakar fosil membuat setiap konflik berisiko mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi global.
Namun, ESCAP mengingatkan peta jalan transisi energi perlu dirancang secara cermat untuk menghindari konsekuensi sosial-ekonomi yang tidak diinginkan. Upaya menekan penggunaan energi fosil dan memperluas energi terbarukan, jika dilakukan tanpa metrik terukur dan mengabaikan konsultasi publik, dinilai berisiko meningkatkan inflasi, melemahkan postur fiskal, serta memperdalam kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
