BERITA TERKINI
Lonjakan Belanja Militer Global Menguatkan Paradoks: Perang Ditolak, Industri Senjata Diuntungkan

Lonjakan Belanja Militer Global Menguatkan Paradoks: Perang Ditolak, Industri Senjata Diuntungkan

Laporan terbaru mencatat lonjakan pesanan pada industri pertahanan Amerika Serikat seiring meningkatnya eskalasi konflik global, dari Timur Tengah dan Ukraina hingga ketegangan di Asia Timur. Sejumlah perusahaan seperti RTX, Northrop Grumman, dan GE Aerospace disebut mengalami kenaikan permintaan, didorong oleh negara-negara yang mempercepat belanja militer sekaligus mengisi ulang persediaan senjata.

Situasi ini kembali menyorot paradoks lama dalam ekonomi-politik global: perang secara moral ditolak, tetapi dalam praktiknya dapat menjadi pendorong pertumbuhan bagi sektor tertentu. Dari titik itu muncul pertanyaan yang lebih mendasar—apakah ekonomi global secara struktural telah “menginternalisasi” perang sebagai salah satu variabel pertumbuhan?

Dalam perspektif filosofi perdamaian, konflik bersenjata dipandang sebagai anomali yang dihindari. Namun ketika beririsan dengan paradigma pertumbuhan ekonomi-industri, konflik dapat diperlakukan seolah menjadi “keharusan”. Benturan pandangan ini berangkat dari beberapa asumsi.

Pertama, pertumbuhan ekonomi kerap dipersepsikan sebagai peningkatan kesejahteraan. Lonjakan produksi senjata kemudian dibaca sebagai indikator pertumbuhan. Namun, pertumbuhan semacam ini tidak otomatis menciptakan kesejahteraan yang luas, sementara output yang dihasilkan bersifat destruktif dan bukan produktif.

Kedua, terdapat anggapan bahwa keamanan membutuhkan militerisasi, seolah stabilitas hanya dapat dicapai melalui kekuatan militer. Padahal, keamanan juga dapat dibangun melalui diplomasi, integrasi ekonomi, serta institusi internasional. Pendekatan militerisasi bahkan berpotensi memicu security dilemma atau perlombaan senjata.

Ketiga, muncul asumsi bahwa industri pertahanan “harus” terus hidup. Argumennya, sektor persenjataan menyerap tenaga kerja tinggi dan mendorong efek rambatan pada rantai pasok. Meski demikian, gagasan “harus” tersebut dinilai perlu dikaji ulang, termasuk kemungkinan adanya struktur ekonomi alternatif yang lebih produktif dan damai.

Secara ekonomi, industri pertahanan memiliki karakteristik khas: permintaan cenderung fluktuatif pada masa damai, namun melonjak tajam saat konflik. Di abad ke-21, sektor ini juga terkait erat dengan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan perangkat kecerdasan buatan. Namun, efek pengganda ekonominya dinilai menyimpan biaya peluang (opportunity cost) karena anggaran militer berpotensi mengurangi investasi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta dapat menciptakan inefisiensi akibat belanja yang tidak menghasilkan nilai tambah jangka panjang.

Dari sisi politik, lonjakan industri senjata dapat memperkuat lobi sektor pertahanan dalam kebijakan publik. Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan insentif bagi negara untuk mempertahankan ketegangan pada level tertentu (low-intensity conflict). Dalam situasi demikian, muncul apa yang disebut perverse incentive, ketika perdamaian tidak selalu menjadi pilihan yang paling “menguntungkan” secara politik-ekonomi.

Pada dimensi sosial, dampak ekonomi perang dipandang ambivalen. Di satu sisi, lapangan kerja di sektor industri dapat meningkat dan teknologi tinggi mendorong keterlibatan dunia pendidikan pada bidang iptek. Di sisi lain, perang berisiko menormalisasi kekerasan, memicu polarisasi, dan meninggalkan trauma kolektif di wilayah konflik. Manfaat ekonomi yang muncul kerap dinilai tidak sebanding dengan biaya sosial yang ditanggung masyarakat.

Paradoks juga terlihat pada dimensi perdamaian: industri senjata berkembang karena perang, sementara perdamaian berpotensi menurunkan permintaan dan mendorong kontraksi ekonomi pada sektor tersebut. Dilema ini memunculkan pertanyaan lanjutan, apakah mungkin mempertahankan industri pertahanan yang kuat tanpa bergantung pada konflik sebagai sumber pertumbuhan.

Tren belanja militer global memperlihatkan gambaran yang sejalan. Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menyebut total pengeluaran militer dunia mencapai sekitar USD 2,7 triliun pada 2024, naik sekitar 9,4% secara riil dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan itu disebut sebagai yang tertinggi sejak akhir Perang Dingin, dan terjadi bukan hanya pada negara yang terlibat konflik langsung, tetapi juga pada negara maju yang merespons ketidakpastian geopolitik.

Di Eropa, pengeluaran pertahanan negara-negara Uni Eropa meningkat sekitar 30% pada periode 2021–2024, dengan rata-rata hampir 1,9% dari PDB, serta diproyeksikan terus naik sejalan dengan komitmen NATO untuk memenuhi atau melampaui ambang 2% PDB. Disebutkan pula adanya dorongan target hingga 3,5%–5% PDB pada 2035, yang secara implisit menjanjikan keberlanjutan permintaan jangka panjang bagi industri senjata. Dengan demikian, permintaan dinilai tidak lagi semata bersifat siklikal mengikuti perang, melainkan menjadi bagian dari perencanaan fiskal negara maju bahkan pada masa damai.

Amerika Serikat menunjukkan pola serupa. Anggaran militernya mencapai sekitar USD 962 miliar pada 2025 dan disebut sebagai yang terbesar di dunia, dengan tren peningkatan selama satu dekade terakhir. Di tingkat industri, perusahaan-perusahaan besar seperti Lockheed Martin, RTX, dan Northrop Grumman mencatat pendapatan puluhan miliar dolar dari sektor persenjataan, dengan porsi dominan terhadap total bisnis mereka. Permintaan tetap tinggi melalui ekspor senjata, kontrak jangka panjang pemerintah, dan kebutuhan modernisasi militer.

Dalam konteks konflik aktif, peningkatan produksi dinilai lebih agresif. Rusia disebut meningkatkan produksi amunisi hingga sekitar 3 juta peluru artileri per tahun, melampaui gabungan produksi Amerika Serikat dan Eropa, serta melipatgandakan produksi tank dan meningkatkan produksi sistem artileri sejak perang melawan Ukraina. Kondisi ini menggambarkan pergeseran kapasitas menuju mode ekonomi perang (war economy mode) yang mempercepat industrialisasi militer.

Di tengah realitas dunia yang tidak lepas dari konflik, ketergantungan ekonomi pada perang dinilai membawa risiko moral dan etis. Tantangan abad ke-21, sebagaimana disorot dalam laporan tersebut, bukan semata menghapus industri pertahanan, melainkan mengurangi ketergantungannya pada konflik sebagai sumber pertumbuhan. Tanpa perubahan, dunia dikhawatirkan terus terjebak dalam siklus: perang menciptakan keuntungan, dan keuntungan menciptakan insentif bagi perang berikutnya.