BERITA TERKINI
Menkeu Purbaya: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Jadi Kunci Penguatan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Menkeu Purbaya: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Jadi Kunci Penguatan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap tinggi dan berkelanjutan di tengah tekanan global yang belum sepenuhnya mereda. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, penguatan ekonomi dilakukan melalui kombinasi kebijakan fiskal yang disiplin, pembangunan infrastruktur yang selektif, serta penguatan peran sektor swasta.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di kisaran 7–8 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan akan diarahkan agar sektor swasta dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian.

“Kebijakan pemerintah akan diarahkan untuk menghidupkan atau membuat private sektor tumbuh dan beri kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, sektor swasta memegang peranan dominan dalam perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah akan terus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan ekspansi usaha agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih optimal.

Di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga, Purbaya menilai ekonomi Indonesia masih cukup tangguh. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi masih stabil di kisaran 5 persen, inflasi terkendali, dan defisit terjaga, yang dinilainya mencerminkan fondasi ekonomi yang kuat.

Purbaya juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal sebagai kunci stabilitas ekonomi. “Kondisi kita aman. Defisit terkendali, buffer cukup. Dalam ekonomi modern, kredibilitas itu segalanya,” tegasnya.

Dari sisi penerimaan negara, ia menyampaikan adanya tren positif, terutama dari sektor pajak dan bea cukai yang meningkat signifikan pada awal 2026. Kondisi tersebut, menurutnya, diperkuat oleh cadangan fiskal yang memadai sehingga pemerintah memiliki ruang untuk meredam gejolak ekonomi global, termasuk dampak kenaikan harga energi.