Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudha Sadewa menuntaskan rangkaian Pertemuan Musim Semi (Spring Meeting) Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group) yang berlangsung pada 13–17 April di Washington, Amerika Serikat. Agenda tahunan ini dihadiri para menteri keuangan dan pembangunan, gubernur bank sentral, anggota parlemen, pelaku sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta organisasi internasional untuk membahas tantangan pembangunan global, mulai dari prospek pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, hingga pengentasan kemiskinan.

Di sela rangkaian pertemuan, Purbaya bertemu sejumlah investor global untuk menyampaikan perkembangan terbaru ekonomi Indonesia sekaligus mendorong peningkatan investasi. Ia menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan geopolitik global, seraya memaparkan upaya pemerintah memastikan pertumbuhan sesuai target dan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan implementasinya guna menciptakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan.

Purbaya juga menjadi pembicara kunci dalam seminar bertajuk Supporting Economic Recovery in Middle-Income Countries: Alignment of Higher Productivity and Quality Jobs Creation, Amid High Indebtedness. Dalam forum tersebut, ia mengatakan Indonesia tengah menggeser fokus pembangunan dari sekadar menjaga stabilitas menuju pertumbuhan yang lebih produktif, bernilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Transformasi ini, menurutnya, didorong melalui tiga pilar utama: investasi, industrialisasi, dan produktivitas.

“Kita mendorong industri hilir, memperkuat sektor manufaktur, dan meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi. Jadi ke depannya, pertumbuhan Indonesia tidak hanya akan stabil, tetapi juga akan lebih produktif dan berkelanjutan serta menjadi lebih terdiversifikasi dan tangguh,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan kinerja ekonomi Indonesia relatif kuat dibandingkan negara G20 dan negara berkembang lainnya, ditopang oleh pertumbuhan yang solid, inflasi rendah, serta defisit dan rasio utang yang terjaga. Purbaya menyebut ketahanan itu turut ditopang peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat, dengan tetap menjaga disiplin fiskal di bawah batas defisit 3% PDB. Pemerintah, kata dia, akan mengoptimalkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, serta memanfaatkan peran Danantara dalam mobilisasi investasi di luar APBN.

Dalam lawatan yang sama, Purbaya menghadiri pertemuan “G20 1st Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting” di bawah presidensi Amerika Serikat. Pada sesi “Hambatan Pertumbuhan dan Reformasi”, ia menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan reformasi regulasi dan menegakkan pemerintahan yang bersih. Menurutnya, di tengah krisis energi yang dipicu perang, ketahanan Indonesia berakar pada reformasi struktural yang dijalankan jauh sebelum krisis, bukan semata langkah darurat.

Konflik yang berlangsung di Timur Tengah, lanjutnya, menjadi pengingat pentingnya efisiensi proses dan perizinan sebagai kunci ketahanan energi. Dalam konteks itu, Indonesia mempercepat reformasi melalui penyederhanaan perizinan, pembentukan task force de-bottlenecking, serta pengurangan hambatan impor energi. Purbaya menambahkan, di tengah penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun relatif meningkat, namun masih berada dalam asumsi pemerintah. Kredibilitas kebijakan dinilai memungkinkan Indonesia menyerap kenaikan harga energi tanpa mengorbankan dukungan bagi kelompok rentan atau melanggar batas defisit fiskal.

Pada sesi “Ketidakseimbangan Global”, Purbaya menyampaikan bahwa negara berkembang seperti Indonesia mencermati risiko volatilitas arus modal, tekanan inflasi, dan dampak spillover dari sistem keuangan global. Ia menilai perang di Timur Tengah menjadi ujian bagi pasar negara berkembang karena menyalurkan guncangan melalui harga energi, biaya pengiriman, dan volatilitas mata uang. Meski demikian, ia mengatakan stabilitas makro Indonesia tetap terjaga dibanding banyak negara lain yang menghadapi tekanan serupa.

“Meski Indonesia mencatat arus keluar devisa sebesar US$ 1,8 miliar dan depresiasi rupiah, namun defisit fiskal Indonesia tetap di bawah 3% dan cadangan devisa tetap memadai, yang membuktikan bahwa kredibilitas makro-finansial berfungsi di saat yang paling penting, termasuk dalam memperkuat ketahanan energi,” kata Purbaya.

Dalam sesi “IMFC Early Warning Exercise”, Purbaya menyampaikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah berkembang dari tahap awal pengembangan menjadi bagian integral dari perekonomian. Ia menyebut pada 2025 sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencatat pertumbuhan 8,35%, didukung lebih dari 12.000 km jaringan serat optik dan kapasitas satelit nasional sebesar 150 Gbps.

“Indonesia secara aktif terus memperkuat ekosistem AI nasional untuk memastikan peningkatan produktivitas dapat dioptimalkan di dalam negeri, sambil tetap terbuka terhadap kolaborasi global, dan memposisikan Indonesia sebagai pengguna dan pengembang solusi berbasis AI,” ujar Purbaya.

Ia juga menekankan kewaspadaan terhadap risiko sistemik, seperti potensi gelembung aset dari investasi AI, gangguan pasar tenaga kerja akibat otomatisasi, peningkatan konsentrasi pasar oleh platform global, risiko stabilitas keuangan dari pengambilan keputusan berbasis AI, serta erosi fiskal dari aktivitas digital lintas negara. Purbaya menyatakan Indonesia siap berkontribusi sebagai mitra aktif dalam pembentukan tata kelola AI global yang inklusif, termasuk pengembangan mekanisme peringatan dini khusus AI untuk mengantisipasi risiko keuangan sistemik.

Dalam “IMFC Restricted Breakfast Meeting”, Purbaya menyampaikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025. Ia menyatakan optimistis target pertumbuhan 2026 sebesar 5,4%–6% dapat dicapai di tengah ketegangan global, dengan salah satu penopang berupa posisi eksternal yang kuat yang ditandai surplus perdagangan selama 70 bulan berturut-turut hingga awal 2026. Ia juga menyebut konsumsi rumah tangga yang kuat, inflasi terkendali, defisit fiskal terkelola, rasio utang terhadap PDB yang rendah, serta kebijakan hilirisasi yang berkelanjutan turut menopang ketahanan domestik.

Purbaya menambahkan pemerintah tetap mewaspadai dinamika Timur Tengah dan dampaknya terhadap harga energi global. Pemerintah memprioritaskan pembentukan fiscal buffer untuk menyerap guncangan harga serta menjaga stabilitas bahan bakar bersubsidi demi melindungi daya beli masyarakat. “Respons kebijakan pemerintah yaitu dengan efisiensi pengeluaran negara dan transformasi struktural jangka panjang dengan mempercepat inisiatif hilirisasi,” ujarnya.

Di sela agenda utama, Purbaya melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra, antara lain Managing Director IMF Kristalina Georgieva, President World Bank Group Ajay Banga, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, Menteri Keuangan Tiongkok Lan Fo’an, Menteri Keuangan dan Ekonomi Polandia Andrzej Domanski, serta Australia Treasurer Jim Chalmers. Dalam pertemuan dengan IMF, ia menegaskan Indonesia masih memiliki kondisi fiskal solid dan bantalan anggaran memadai di tengah ketidakpastian global. IMF, menurut Purbaya, memuji Indonesia sebagai salah satu “bright spot” perekonomian global karena fundamental yang kuat dan kebijakan yang kredibel.

Dalam pertemuan dengan Bank Dunia, Purbaya memaparkan langkah reformasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, termasuk hilirisasi industri, pengembangan digital, serta perbaikan iklim investasi untuk mencapai target pertumbuhan 8% dalam jangka menengah dan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Ia juga menyampaikan upaya mendorong UMKM, mengurangi informalitas, serta membuka sektor bernilai lebih tinggi seperti jasa agar penciptaan kerja lebih inklusif dan berkualitas. Secara spesifik, ia menyebut rencana penguatan UMKM melalui restrukturisasi institusi penyaluran kredit UMKM, serta fokus transisi energi melalui pembangunan energi baru dan terbarukan, khususnya panas bumi.

Purbaya menyampaikan Bank Dunia menyatakan siap mendukung program pembangunan Indonesia melalui Country Partnership Framework (CPF) dan meminta Indonesia mengajukan beberapa prioritas pembangunan dalam waktu dekat. Sementara dalam diskusi dengan OECD, isu yang dibahas mencakup dukungan OECD dalam proses aksesi Indonesia serta pengembangan kapasitas institusional dan pengetahuan bagi Lembaga Nasional Single Window (LNSW).

Selain itu, Purbaya menghadiri Joint Roundtable yang diselenggarakan US-ASEAN Business Council (USABC) dan US Chamber of Commerce (USCC), yang dihadiri perwakilan perusahaan Amerika Serikat dari sektor keuangan, teknologi, energi, dan kesehatan. Dalam forum tersebut, ia memaparkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, strategi kebijakan fiskal merespons dinamika geopolitik, serta komitmen pemerintah memperdalam pasar keuangan, mendorong digitalisasi pembayaran, dan memperkuat ketahanan finansial. Ia menyebut forum itu menjadi wadah untuk mempererat hubungan ekonomi Indonesia–AS sekaligus membuka peluang investasi dan kolaborasi sektor swasta, serta menawarkan dialog teknis lanjutan dengan Kementerian Keuangan bila diperlukan.

“Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong transformasi struktural menuju negara berpendapatan tinggi. Reformasi yang konsisten, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta penguatan investasi menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Purbaya.