Jakarta — Pemerintah diminta mengambil langkah cepat dan terukur untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari dampak konflik global yang kian terasa. Meski tidak terdampak langsung, UMKM dinilai rentan terhadap kenaikan biaya produksi, gangguan distribusi, serta melemahnya daya beli masyarakat.
Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi IPB, Sahara, menekankan bahwa konflik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah, dapat memicu tekanan ekonomi melalui jalur tidak langsung. Menurutnya, UMKM Indonesia tidak terkena dampak langsung dari konflik tersebut, tetapi terdampak melalui kenaikan harga energi, gangguan logistik, dan mahalnya bahan baku impor.
“Dampaknya tidak langsung, tetapi justru di situ letak kerentanannya. Biaya produksi naik, distribusi terganggu, sementara daya beli masyarakat juga melemah,” ujar Sahara dalam diskusi publik CORE Indonesia di Jakarta, Rabu (29/4).
Sahara menjelaskan, gangguan pada jalur pelayaran global seperti Selat Hormuz berpotensi mendorong kenaikan biaya logistik dan energi. Kondisi itu dapat memicu inflasi dari sisi harga impor dan menekan pelaku UMKM yang umumnya memiliki margin usaha relatif tipis.
Ia menilai UMKM lebih rentan dibanding perusahaan besar yang memiliki cadangan modal dan akses terhadap instrumen lindung nilai. Karena itu, stabilisasi biaya produksi disebut menjadi langkah paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah.
Sahara juga menyebut subsidi energi dan bahan baku dapat menjadi solusi cepat untuk membantu UMKM bertahan dalam jangka pendek. Di sisi lain, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menambah beban pelaku usaha melalui kebijakan kenaikan pajak di tengah tekanan global.
Perlindungan UMKM, menurut Sahara, juga perlu menyasar penguatan rantai pasok. Pelaku usaha didorong mencari sumber bahan baku alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada impor yang rentan terganggu.
Selain aspek produksi, pemerintah dinilai perlu menjaga daya beli masyarakat sebagai penopang utama pasar UMKM yang sebagian besar berada di dalam negeri.
“UMKM bukan yang paling terdampak langsung, tetapi paling rentan. Kalau tidak dilindungi, efeknya bisa meluas ke perekonomian nasional,” kata Sahara.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti potensi tumpang tindih peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ia menyarankan agar KDMP difokuskan sebagai agregator produk UMKM, bukan menjadi pesaing.
“Koperasi Desa Merah Putih ini sebaiknya menjadi agregator dari produk-produk UMKM untuk bisa dijual dengan gerai, dibandingkan menjadi kompetitor,” kata Bhima.
