Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian akibat tensi geopolitik, Indonesia dinilai masih mampu menjaga ketahanan ekonominya. Hingga April 2026, probabilitas resesi Indonesia diperkirakan berada di bawah 5 persen, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa perekonomian global saat ini menghadapi tantangan berat, mulai dari inflasi tinggi hingga gangguan rantai pasok yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Susiwijono saat mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kuliah umum di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Kamis, 30 April 2026.
Menurut Susiwijono, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk merespons perkembangan ketidakpastian global. Langkah-langkah itu dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Ia mengatakan pemerintah bergerak cepat dengan menerbitkan sejumlah kebijakan strategis guna menjaga momentum pertumbuhan. Salah satunya melalui pemberian insentif fiskal, termasuk pembebasan bea masuk untuk bahan baku strategis seperti LPG dan plastik.
Selain itu, pemerintah juga melakukan deregulasi serta percepatan perizinan untuk mendorong investasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas produksi sekaligus memperkuat daya tahan sektor riil di tengah tekanan global.
Di sisi lain, pemerintah disebut tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga energi strategis. Berbagai program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi juga disiapkan untuk meredam dampak gejolak global terhadap masyarakat.
Untuk memperkuat koordinasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Melalui satgas tersebut, koordinasi tidak hanya dilakukan pada tataran pelaksanaan, tetapi juga dalam pengambilan keputusan penting dengan mempertimbangkan risiko secara kolektif.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi masyarakat, serta memastikan keberlangsungan dunia usaha di tengah dinamika global yang kian menantang.
