Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong daya saing industri dalam negeri di tengah dinamika perekonomian global yang dinilai penuh tantangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti potensi dampak ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena berisiko mengganggu rantai pasok global dan memicu kenaikan harga energi.
Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam keynote speech secara virtual pada Focus Group Discussion (FGD) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bidang International Affairs, Jumat (17/04).
Di tengah risiko global tersebut, Airlangga menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11% pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,3% pada 2026, dengan inflasi yang terkendali serta tingkat kepercayaan konsumen yang berada pada level optimis. Surplus neraca perdagangan juga disebut berlanjut, mencerminkan fundamental eksternal yang solid.
Ketahanan ekonomi itu ditopang oleh permintaan domestik yang berkontribusi sekitar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta struktur pembiayaan yang dinilai sehat dengan rasio utang luar negeri yang relatif rendah. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, sektor perbankan disebut tetap solid dengan likuiditas memadai dan permodalan yang kuat.
Pemerintah juga memperkuat bauran kebijakan untuk memitigasi berbagai risiko global. Dari sisi fiskal, penguatan APBN dilakukan melalui optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, serta refocusing anggaran ke sektor produktif. Sementara dari sisi moneter dan sektor keuangan, pemerintah menekankan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai instrumen, termasuk intervensi pasar dan penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal.
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mempercepat penyaluran stimulus fiskal, antara lain bantuan pangan dan program perlindungan sosial. Di saat yang sama, ketahanan energi diperkuat melalui implementasi program biodiesel B50 dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), yang diharapkan dapat meredam dampak gejolak global terhadap ekonomi domestik.
Di bidang kerja sama internasional, pemerintah mendorong diversifikasi risiko sekaligus memperluas akses pasar melalui sejumlah perjanjian perdagangan, seperti Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia. Langkah tersebut diposisikan sebagai upaya memperluas jangkauan ekspor dan memperkuat peran Indonesia dalam rantai nilai global.
Pemerintah juga menyoroti penguatan kerja sama bilateral, termasuk hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia, yang disebut mendukung ketahanan energi, industri, dan stabilitas ekonomi nasional. Pada sektor energi, pasokan minyak mentah dan LPG diamankan melalui skema G2G dan B2B, disertai rencana pengembangan kontrak jangka panjang, infrastruktur penyimpanan, serta penjajakan kerja sama nuklir dan mineral.
Di sektor industri, kedua negara mendorong penguatan manufaktur dan hilirisasi sumber daya mineral untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Rusia juga disebut berkomitmen mendukung kepentingan strategis Indonesia, termasuk terkait aksesi ke BRICS dan konsultasi isu global. Kerja sama ekonomi turut diperluas melalui peningkatan perdagangan, investasi, dan pendalaman kerja sama moneter guna memperkuat ketahanan ekonomi kedua negara.
Airlangga menambahkan, partisipasi Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti AZEC juga menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi kawasan. Melalui kolaborasi tersebut, Indonesia mendorong pengembangan energi bersih dan diversifikasi sumber energi sebagai langkah menuju transisi energi berkelanjutan.
