BERITA TERKINI
Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal dan Stabilkan Harga Energi untuk Jaga Daya Beli di Tengah Risiko Global

Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal dan Stabilkan Harga Energi untuk Jaga Daya Beli di Tengah Risiko Global

JAKARTA – Pemerintah memperkuat strategi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman perlambatan ekonomi global pada 2026. Upaya tersebut dilakukan dengan menahan dampak gejolak eksternal melalui insentif fiskal serta menjaga stabilitas harga energi.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario kebijakan untuk merespons ketidakpastian global yang dipicu inflasi tinggi dan tensi geopolitik. Menurutnya, langkah-langkah itu disusun secara hati-hati agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Susiwijono menjelaskan, konflik geopolitik, terutama di Timur Tengah, memicu gejolak di pasar komoditas dan keuangan global serta mengganggu rantai pasok. Meski demikian, ia menilai kondisi ekonomi Indonesia masih relatif tangguh.

Ketangguhan itu, menurut Susiwijono, tercermin dari probabilitas resesi Indonesia pada April 2026 yang diperkirakan berada di bawah 5 persen. Angka tersebut disebut lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang.

Untuk menjaga momentum ekonomi, pemerintah menempuh langkah konkret melalui insentif fiskal. Di antaranya pembebasan bea masuk bahan baku strategis, termasuk LPG dan plastik, serta deregulasi dan percepatan perizinan guna mendorong investasi.

Di sisi masyarakat, pemerintah berupaya mempertahankan daya beli dengan memastikan harga energi strategis tetap stabil. Pemerintah juga menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi.

Selain itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Susiwijono menyebut satgas tersebut tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga wadah pengambilan keputusan strategis secara kolektif dengan mempertimbangkan risiko bersama untuk kepentingan nasional.

Ke depan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta memastikan dunia usaha tetap berjalan di tengah dinamika global yang penuh tantangan.