Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Upaya tersebut ditempuh melalui penguatan fundamental ekonomi domestik serta disiplin kebijakan fiskal.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, mengatakan konflik geopolitik dan volatilitas pasar keuangan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Menurutnya, besarnya dampak sangat bergantung pada asumsi, termasuk durasi konflik, namun pemerintah telah menyiapkan langkah terukur untuk menghadapi berbagai skenario.

“Memang ini semua sangat tergantung pada asumsi, seperti berapa lama konflik berlangsung. Tapi kita sudah punya ancang-ancang dan persiapan untuk menghadapi berbagai skenario,” ujar Eka dalam acara Prasasti Luncheon Talk, Rabu (22/4/2026).

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, serta mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda.

Eka menjelaskan, dampak geopolitik berpotensi menekan perekonomian Indonesia melalui peningkatan inflasi, depresiasi nilai tukar, serta tekanan terhadap target pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak berencana memperlebar defisit anggaran dan mendorong belanja yang lebih produktif.

“Sampai saat ini tidak ada niat untuk memperlebar defisit. Justru yang kita dorong adalah bagaimana belanja menjadi lebih produktif dan berdaya ungkit bagi ekonomi nasional,” katanya. Pemerintah tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi hingga 2029 sebesar 8% meskipun tekanan global meningkat.

Untuk menghadapi ketidakpastian global, pemerintah menyiapkan kombinasi kebijakan jangka pendek dan menengah. Langkah yang disiapkan mencakup percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), optimalisasi belanja negara, diversifikasi energi, serta penguatan struktur industri domestik.

“Langkah-langkah ini kita siapkan agar ekonomi tetap resilient,” ujar Eka.