Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengkritik kinerja Perum Bulog yang dinilai belum menuntaskan penyaluran bantuan pangan (Banpang) periode Februari–Maret 2026. Hingga pekan keempat April, realisasi penyaluran untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) disebut baru mencapai 23,46 persen.
Dalam program tersebut, pemerintah mengalokasikan 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng untuk dibagikan. Alex menilai rendahnya serapan bantuan berdampak pada lonjakan harga di pasar. Ia menyebut, seharusnya jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga tidak bertambah signifikan bila penyaluran bantuan berjalan sesuai tugasnya.
Alex juga menolak alasan kendala distribusi yang dikaitkan dengan kenaikan harga plastik kemasan akibat krisis di Timur Tengah. Menurutnya, proses pengadaan bantuan untuk periode Februari dan Maret semestinya sudah rampung jauh sebelum lonjakan harga plastik terjadi pada akhir April.
“Tak tepat juga ‘cuci tangan’ kegagalan dalam penyaluran ini dengan alasan kenaikan harga kemasan plastik yang baru terjadi dalam pekan-pekan terakhir April ini,” ujar Alex dalam keterangan resminya, Rabu (29/4).
Ia turut menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pergerakan harga sejumlah komoditas. Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng dilaporkan naik di 224 kabupaten/kota. Secara nasional, harga rata-rata minyak goreng mencapai Rp19.648 per liter, dengan kenaikan tertajam pada minyak goreng curah sebesar 3,24 persen.
Kenaikan juga terjadi pada gula pasir yang naik 1,50 persen menjadi Rp18.765 per kilogram dan berdampak di 185 kabupaten/kota. Sementara itu, harga beras medium tercatat Rp14.321 per kilogram dan beras premium Rp16.074 per kilogram. Sebanyak 109 daerah melaporkan kenaikan harga beras, meningkat dibandingkan Januari yang tercatat 72 daerah.
Alex mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif, melainkan segera melakukan pembenahan di lapangan. Ia menyebut tren kenaikan harga tiga komoditas utama tersebut sebagai alarm bagi ketahanan pangan nasional yang perlu direspons secara cermat.
