Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memunculkan perdebatan mengenai arah dan tujuan utama perang AS melawan Iran. Dalam wawancara dengan CNBC melalui program Squawk Box yang ditayangkan Selasa (21/04/2026), Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat telah “secara tidak langsung” mencapai perubahan rezim di Iran, meski sebelumnya ia mengeklaim hal itu bukan sasaran utama.
“It is regime change, no matter what you want to call it… I’ve done it, indirectly maybe,” kata Trump dalam wawancara tersebut. Ucapan ini menambah kebingungan publik dan analis internasional, karena sejak awal konflik tujuan perang AS terhadap Iran dinilai tidak konsisten, mulai dari menghentikan program nuklir, melemahkan militer Iran, hingga mendorong perubahan kekuasaan di Teheran.
Laporan BBC dan Al Jazeera pada 21 April 2026 menyoroti inkonsistensi itu. Dalam pidato awal perang pada 28 Februari 2026, Trump bahkan secara terbuka mendorong rakyat Iran untuk mengambil alih pemerintahan mereka. “The hour of your freedom is at hand… take over your government,” ujarnya saat itu, pernyataan yang dipandang mengarah langsung pada agenda perubahan rezim.
Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan klaim “perubahan rezim” tersebut belum mencerminkan realitas politik Iran. Struktur kekuasaan di negara itu disebut masih bertahan. Meski pemimpin tertinggi sebelumnya dilaporkan tewas dalam konflik, posisi tersebut kini dipegang oleh penerus dari lingkaran elite yang sama. Di saat bersamaan, institusi militer utama seperti Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) masih memiliki kendali signifikan terhadap keamanan dan politik domestik.
Analisis The New York Times edisi 21 April 2026 menilai keberlanjutan IRGC dan jaringan kekuasaan lama menjadi faktor penting mengapa perubahan rezim tidak mudah terjadi, bahkan di tengah tekanan militer dan ekonomi besar dari AS dan sekutunya.
Di sisi lain, kondisi ekonomi Iran yang memburuk turut memicu gelombang protes di dalam negeri. BBC sebelumnya melaporkan inflasi Iran melampaui 40% pada akhir 2025, dengan hingga 50% populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Ketidakpuasan ekonomi ini disebut sempat memicu demonstrasi luas pada awal 2026.
Meski demikian, pertanyaan apakah masyarakat Iran benar-benar menghendaki perubahan rezim tetap tidak sederhana. Sejumlah laporan Reuters dan Al Jazeera menggambarkan adanya sikap ambivalen: ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan pemerintahan tidak otomatis berubah menjadi dukungan terhadap agenda perubahan kekuasaan yang didorong pihak asing. Banyak warga menolak tekanan atau intervensi militer dari luar, termasuk dari Amerika Serikat, karena dianggap mengancam kedaulatan nasional.
Kondisi ini memunculkan paradoks. Di satu sisi, tekanan ekonomi dan ketidakpuasan publik membuka ruang protes. Namun di sisi lain, tekanan eksternal dapat memperkuat solidaritas internal dan memberi legitimasi lebih besar kepada kelompok garis keras di dalam negeri.
Dengan latar tersebut, pernyataan Trump bahwa AS telah berhasil mencapai perubahan rezim dinilai lebih mencerminkan narasi politik ketimbang situasi faktual. Hingga kini, kekuasaan di Iran masih berada dalam kendali struktur lama, sementara masyarakatnya berada dalam posisi dilematis antara tuntutan perubahan dan resistensi terhadap intervensi asing.
Situasi ini sekaligus menegaskan bahwa perang modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh dinamika sosial, legitimasi politik, serta persepsi publik di dalam negeri.
