Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan Iran siap melanjutkan jalur diplomasi apabila Amerika Serikat (AS) menghentikan pendekatan yang ia sebut “maksimalis”. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian dalam pembicaraan melalui telepon dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Kamis (30/4), menurut kantor berita resmi Iran, IRNA.
Dalam percakapan tersebut, Pezeshkian juga menekankan bahwa apa yang ia sebut sebagai “pembajakan maritim” AS terhadap kapal-kapal Iran harus secara eksplisit dikecam dan dihentikan.
Pezeshkian turut mengemukakan sejumlah hal yang ia sebut sebagai kejahatan perang oleh AS dan Israel selama perang 40 hari melawan Iran. Di antaranya, ia menyebut pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei, sejumlah komandan militer berpangkat tinggi, pejabat politik, serta warga sipil. Ia juga menyinggung penargetan infrastruktur sipil dan vital serta fasilitas nuklir “damai” yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Ia menilai pernyataan provokatif pejabat AS yang disampaikan bersamaan dengan blokade pelabuhan Iran sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum serta peraturan internasional. Menurutnya, langkah-langkah itu akan semakin memperumit situasi di kawasan Asia Barat.
Presiden Iran itu menegaskan tekad negaranya untuk mempertahankan hak-hak yang sah, sekaligus menyatakan kesiapan untuk terus menempuh diplomasi guna menemukan solusi yang adil, menjamin hak-hak Iran, serta memastikan perdamaian dan ketenangan di kawasan. Namun, ia menekankan bahwa pencapaian tujuan tersebut bergantung pada penghentian pendekatan maksimalis dan tindakan provokatif AS.
Pezeshkian juga mengaitkan ketidakamanan di Teluk dan Selat Hormuz dengan tindakan agresif AS dan Israel terhadap Iran, serta berlanjutnya tindakan yang ia sebut provokatif dan ilegal dari AS, termasuk pemblokadean pelabuhan Iran dan serangan terhadap kapal-kapal dagang negara itu. Ia menyerukan semua negara mengambil sikap yang jelas dan tegas untuk mengecam pembajakan maritim serta ancaman AS terhadap pelayaran internasional.
Sementara itu, Takaichi menegaskan Jepang mengutamakan kelanjutan hubungan yang bersahabat dan stabil dengan Iran. Ia juga memuji Iran karena telah mengizinkan sebuah kapal Jepang melintasi Selat Hormuz.
Takaichi meminta jaminan keselamatan bagi kapal-kapal Jepang lainnya dan menekankan diplomasi sebagai jalur utama untuk menyelesaikan perselisihan serta meredakan ketegangan. Ia menyatakan harapan agar negosiasi perdamaian antara Iran dan AS segera dilanjutkan dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan final.
Dalam laporan tersebut disebutkan AS memberlakukan blokade terhadap Iran di Selat Hormuz setelah perundingan pasca-gencatan senjata dengan Teheran di Islamabad, Pakistan, pada 11 dan 12 April, gagal mencapai kesepakatan.
Gencatan senjata antara Iran, AS, dan Israel mulai berlaku pada 8 April setelah pertempuran selama 40 hari. Pertempuran itu dilaporkan dimulai pada 28 Februari ketika AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Teheran dan kota-kota lain di Iran.
Iran, menurut laporan itu, merespons dengan gelombang serangan rudal dan drone yang menyasar Israel serta sejumlah pangkalan dan aset AS di Timur Tengah. Iran juga memperketat kontrol atas Selat Hormuz dengan melarang kapal-kapal yang dimiliki atau berafiliasi dengan Israel dan AS untuk melintasi selat tersebut.
