Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penugasan pasukan TNI yang bertugas dalam misi perdamaian Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL). Desakan itu disampaikan menyusul eskalasi konflik geopolitik global yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan berpotensi mengancam keselamatan personel di medan tugas.
Puan menekankan bahwa di tengah situasi internasional yang tidak menentu, prioritas utama negara adalah memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, termasuk prajurit TNI yang berada di garis terdepan misi perdamaian.
“Penilaian situasi geopolitik yang seperti ini, Indonesia harus menjaga keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk pasukan TNI yang kita tugaskan di garda terdepan di tempat-tempat yang kita tugaskan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan dari berbagai aspek sebelum misi dilanjutkan, terutama terkait logistik, kesiapan pasukan, dan jaminan keamanan personel. Menurut Puan, pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait perlu memastikan seluruh kebutuhan tersebut terpenuhi, termasuk saat mempertimbangkan pengiriman pasukan untuk periode berikutnya.
“Jadi bagaimana kesiapan kemudian kesiapan logistik, kesiapan pasukan dan lain-lainnya. Karenanya pemerintah, stakeholder harus bisa menjamin, mengevaluasi apakah keselamatan tersebut kemudian perlu dilengkapi disiapkan atau kemudian mengevaluasi,” ujarnya.
Puan menilai evaluasi menjadi mendesak mengingat adanya agresi yang disebut mulai menyasar wilayah-wilayah yang seharusnya terlindungi oleh hukum internasional. DPR, kata dia, mendorong pemerintah terus memantau dinamika di lapangan secara objektif agar dapat mengambil keputusan yang tepat terkait keberlanjutan misi perdamaian di Lebanon.
