Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik global yang memicu kenaikan harga minyak dunia. Menurutnya, langkah antisipatif diperlukan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional dari tekanan eksternal.

Pernyataan itu disampaikan Puan saat ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Ia menyoroti kemungkinan pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat selisih harga yang semakin lebar.

Puan mengatakan pemerintah perlu bersiap menghadapi berbagai kemungkinan di tengah ketidakpastian kondisi global. “DPR meminta kepada pemerintah untuk memitigasi segala hal yang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi,” ujar Puan dalam keterangan persnya.

Selain mitigasi teknis, Puan juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan penyesuaian harga. Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan rinci kepada publik mengenai alasan kenaikan, durasi kebijakan, serta proyeksi harga ke depan agar tidak menimbulkan kegaduhan.

“Pemerintah harus mampu memitigasi kesiapan terkait harga BBM. Adanya kenaikan BBM non-subsidi harus disertai prinsip keadilan, serta penjelasan yang transparan dan evaluasi berkala,” tegasnya.

Puan menambahkan, dampak perang atau konflik geopolitik tidak selalu dirasakan secara langsung dalam waktu singkat. Namun, ia menilai Indonesia sebagai bagian dari perekonomian global tetap perlu waspada. Kesiapan mitigasi disebutnya menjadi kunci agar ekonomi nasional tetap tangguh menghadapi dinamika dunia yang belum menentu.