PALANGKA RAYA — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kalimantan Tengah berlangsung dengan nuansa berbeda. Serikat pekerja di wilayah tersebut tidak menggelar aksi turun ke jalan, melainkan memilih jalur diplomasi serta kegiatan sosial untuk masyarakat pada Jumat (1/5/2026).
Koordinator Forum Silaturahmi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Tengah, Adhie, mengatakan peringatan May Day tidak harus selalu identik dengan demonstrasi. Menurut dia, pilihan strategi itu didasari sikap terbuka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dinilai responsif terhadap masukan serikat pekerja.
Adhie menyebut pihaknya telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Tengah dan melihat adanya perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik. Ia juga menyampaikan bahwa forum tersebut dijadwalkan kembali berdialog langsung dengan gubernur untuk menyampaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah.
Dalam peringatan May Day tahun ini, Forum Silaturahmi Serikat Pekerja dan Buruh Kalteng menggelar rangkaian kegiatan seperti senam pagi bersama, donor darah, serta layanan pengobatan gratis bagi masyarakat. Adhie memaknai May Day sebagai momen yang patut dirayakan dengan kegiatan positif.
Selain itu, forum tersebut juga membagikan bingkisan May Day kepada kelompok pekerja yang dinilai rentan dan membutuhkan. Sasaran bantuan antara lain penyandang disabilitas, petugas kebersihan atau penyapu jalan yang bekerja secara mandiri tanpa majikan tetap, serta buruh anggota serikat yang memerlukan dukungan.
Adhie menjelaskan, bingkisan yang dibagikan merupakan bantuan dari Kapolda, Pangdam, dan Gubernur Kalimantan Tengah yang kemudian didistribusikan kembali oleh forum. Ia menegaskan kegiatan tersebut dilakukan dengan semangat menjaga Kalimantan Tengah tetap tertib, damai, dan aman.
Terkait isu pengupahan, Adhie mengakui kondisi ekonomi memberi tekanan, termasuk di tengah krisis global dan situasi perang dunia. Ia menyebut Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah saat ini berada di kisaran Rp3,6 juta, namun ia melihat adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
Menurut Adhie, gubernur menargetkan UMP ke depan dapat mencapai minimal Rp4 juta. Ia menilai target tersebut menjadi harapan bagi pekerja, meski kondisi saat ini belum sepenuhnya dapat disebut sejahtera.
Di sisi lain, Adhie juga menyampaikan agar kenaikan upah yang terjadi tidak langsung tergerus oleh peningkatan biaya lain, seperti iuran BPJS. Ia berharap pemerintah daerah terus menghadirkan solusi melalui Dewan Pengupahan agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan keberlangsungan hidup pekerja di Kalimantan Tengah.
