BERITA TERKINI
Vijay Prashad: Spirit KAA 1955 adalah Agenda Kedaulatan Ekonomi Global Selatan, Bukan Nostalgia

Vijay Prashad: Spirit KAA 1955 adalah Agenda Kedaulatan Ekonomi Global Selatan, Bukan Nostalgia

Sejarawan dan intelektual Vijay Prashad menegaskan bahwa semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 tidak semestinya dipahami sebagai nostalgia sejarah, melainkan sebagai agenda untuk menjawab persoalan yang masih dihadapi negara-negara Global South saat ini. “Ini bukan nostalgia. Ini tentang menyelesaikan masalah hari ini,” kata Vijay dalam keterangannya, dikutip Senin, 20 April 2026.

Menurut Vijay, inti utama KAA bukan isu keamanan, melainkan persoalan ekonomi dan kedaulatan atas sumber daya. Ia menilai sejak awal negara-negara Global South mempertanyakan mengapa kekayaan alam mereka terus mengalir ke luar negeri tanpa memberi manfaat maksimal bagi rakyatnya.

“Mengapa rakyat kita harus menggali kekayaan alam kita, lalu membiarkan kekayaan itu mengalir ke tempat lain? Mengapa kita tidak bisa mengolahnya sendiri, membangun industri kita, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita?” ujarnya.

Vijay menambahkan bahwa perdebatan tersebut masih berlangsung hingga kini, termasuk di Indonesia. Ia menyinggung perdebatan mengenai pengelolaan nikel sebagai contoh isu yang dinilai belum selesai. “Di Indonesia hari ini Anda masih berdebat soal apa yang harus dilakukan dengan nikel Anda. Setelah 71 tahun, ini masih perdebatan yang sama,” katanya.

Ia juga menilai kegagalan banyak negara berkembang dalam membangun kemandirian ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tekanan global yang menghambat upaya pembentukan tatanan ekonomi internasional baru pasca-Bandung. “Ketika kita mencoba membangun agenda ekonomi sendiri, selalu ada intervensi. Lihat apa yang terjadi di Brasil, di Kongo, dan di Indonesia pada 1965,” ujarnya.

Bagi Vijay, pesan penting Bandung adalah bahwa negara-negara Global South tidak hanya memiliki hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk didengar dalam sistem internasional. “Tidak ada gunanya berbicara jika tidak didengar. Untuk didengar, kita membutuhkan kekuasaan,” katanya.

Dalam konteks itu, Vijay mengkritik struktur global seperti Dewan Keamanan PBB yang dinilainya tidak merepresentasikan negara-negara berkembang. “Tidak ada anggota tetap dari Afrika. Tidak ada dari Amerika Latin. Padahal mereka bagian besar dari dunia,” ucapnya.

Vijay menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi, termasuk penguasaan atas sumber daya alam dan teknologi. Ia mencontohkan kebijakan China yang mewajibkan transfer teknologi dan investasi ulang sebagai syarat masuknya investasi asing. “Mereka tidak hanya meminta investasi, tapi juga ilmu pengetahuan. Mereka memastikan keuntungan tidak keluar dari negara,” ujarnya.

Ia menilai banyak negara berkembang justru membuka diri tanpa syarat yang memadai. “Kita hanya bilang, silakan datang, ambil keuntungan, tanpa meminta transfer teknologi,” katanya.

Selain itu, Vijay mengkritik cara pandang pembangunan yang sempit dan hanya diukur dari pembangunan fisik. “Pembangunan bukan tentang mal atau bandara. Pembangunan adalah menghapus kemiskinan, memberi harapan, dan meningkatkan kehidupan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Megawati Institute Hilmar Farid dalam pengantarnya mengatakan dunia saat ini berada dalam situasi krisis, namun diskusi perlu diarahkan pada harapan dan kemungkinan, bukan sekadar keputusasaan. “Kita ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu kemungkinan, harapan, dan perjuangan,” kata Hilmar.

Hilmar menekankan bahwa semangat Bandung perlu diterjemahkan ke dalam konteks kekinian, termasuk menghadapi tantangan baru seperti krisis iklim. “Diskusi hari ini mencoba menjembatani inspirasi dari 1955 dengan realitas hari ini,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa seni memiliki peran dalam gerakan sosial dan politik. “Seni bukan sekadar hiburan. Seni adalah bagian dari gerakan. Seni adalah denyut nadi politik,” katanya.