Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan pemerintah mampu menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen di tengah meningkatnya tekanan global. Menurutnya, posisi defisit fiskal saat ini masih berada dalam batas aman.
Dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis, Juda menyampaikan perhitungan pemerintah menunjukkan defisit masih dapat dikendalikan bahkan dalam skenario terburuk. Ia mengatakan, apabila harga minyak mentah rata-rata mencapai sekitar 100 dolar AS per barel tahun ini, langkah-langkah yang disiapkan pemerintah tetap dapat menjaga defisit fiskal di kisaran 2,9 persen.
Juda menambahkan, hingga saat ini rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih berada di sekitar 79 dolar AS per barel. Meski demikian, ia mengakui gejolak geopolitik global tetap memberikan tekanan terhadap perekonomian domestik, terutama melalui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak berdampak langsung terhadap defisit anggaran. Berdasarkan perhitungan pemerintah, setiap kenaikan 1 dolar AS harga minyak dapat menambah sekitar Rp6,8 triliun terhadap defisit fiskal.
Menurut Juda, konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah telah mengguncang pasar energi global. Dampaknya terlihat pada lonjakan harga minyak, peningkatan inflasi global terutama pada sektor penting seperti pangan dan energi, serta perubahan sentimen investor. Ia menilai dinamika tersebut turut memengaruhi pasar keuangan global dan berdampak pada Indonesia.
Untuk menjaga ketahanan fiskal, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, meningkatkan efisiensi belanja, khususnya pada program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedua, pemerintah memperkuat pembiayaan inovatif dengan mengoptimalkan pengelolaan portofolio pembiayaan serta memperdalam pasar keuangan domestik.
Ketiga, pemerintah mendorong peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan. Upaya yang dilakukan antara lain digitalisasi melalui sistem Coretax, optimalisasi penerimaan dari lonjakan harga komoditas, serta perbaikan pengelolaan restitusi pajak.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai instrumen pembiayaan alternatif di luar APBN.
