BERITA TERKINI
Iran Jadikan Selat Hormuz Tekanan Ekonomi, Lalu Lintas Tanker Disebut Anjlok Tajam

Iran Jadikan Selat Hormuz Tekanan Ekonomi, Lalu Lintas Tanker Disebut Anjlok Tajam

TEHERAN — Iran disebut mengandalkan strategi “kejutan minyak” dengan menjadikan Selat Hormuz sebagai instrumen tekanan terhadap Amerika Serikat (AS) dan Israel. Dengan mengganggu jalur pasokan energi utama dunia, Teheran berupaya mengimbangi ketertinggalan kekuatan militer melalui dampak ekonomi yang meluas.

Menurut laporan yang mengutip tiga sumber regional yang memahami perencanaan Iran, strategi tersebut telah disusun jauh sebelum konflik pecah. Iran memanfaatkan posisi geografisnya di Selat Hormuz untuk menciptakan gangguan yang berdampak langsung pada pasar energi global.

Selat Hormuz selama ini menjadi jalur krusial bagi perdagangan energi dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) global melintasi selat tersebut setiap hari. Reuters, Jumat (13/3/2026), melaporkan Iran secara efektif telah menutup jalur itu.

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz disebut anjlok hingga 97 persen sejak AS dan Israel memulai serangan pada 28 Februari 2026.

Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, Ali Vaez, menilai Iran tidak memiliki peluang dalam konfrontasi langsung karena kalah persenjataan. Ia mengatakan Teheran telah mengantisipasi serangan lanjutan sejak perang singkat pada Juni tahun lalu dan merancang strategi untuk memperluas konflik dalam dimensi ruang dan waktu.

“Jika Iran menyandera ekonomi global, (Presiden AS Donald) Trump akan menjadi pihak yang pertama ‘berkedip’,” kata Vaez, sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.

Sumber regional juga menyebut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) telah lama menyiapkan rencana ini sebagai bagian dari upaya melindungi sistem pemerintahan Iran yang telah berusia 47 tahun. Strategi itu disebut resmi diaktifkan pada 28 Februari, segera setelah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei gugur pada hari pertama konflik.

Inti strategi tersebut, menurut laporan, berangkat dari pengakuan atas keterbatasan militer Iran. Alih-alih menghadapi AS secara frontal, Teheran memilih menekan aliran minyak dan melakukan serangan asimetris terhadap aset-aset AS di kawasan.

Michael Eisenstadt dari Washington Institute menilai langkah itu sebagai taktik perang yang efektif. Ia menyebutnya sebagai bentuk perang asimetris yang menghasilkan dampak besar melalui serangan terbatas yang memunculkan biaya tinggi. “Tujuannya adalah menciptakan rasa sakit secara ekonomi, guna merusak dukungan terhadap perang di AS dan menekan Washington agar mengakhirinya,” ujar Eisenstadt.

Dalam serangan baliknya, Teheran dilaporkan menyebarkan serangan menggunakan gelombang rudal dan drone berbiaya relatif murah di sepanjang Teluk, tanpa memusatkan pasukan pada satu medan pertempuran. Pola ini disebut mencerminkan doktrin “Mosaik” yang dikembangkan IRGC selama puluhan tahun, dengan tujuan menjaga struktur komando tetap berjalan meski kepemimpinan pusat diserang.

Dua sumber menyebutkan Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf dan Ali Larijani kini memimpin upaya perang dari Teheran, menggantikan peran koordinasi setelah kematian Khamenei.

Iran disebut pernah menggunakan pendekatan serupa pada periode “Perang Tanker” 1980–1988. Namun, laporan itu menyatakan Iran kini memiliki persenjataan yang lebih canggih, termasuk gudang rudal dan drone yang mampu mengancam pelayaran di wilayah yang lebih luas tanpa perlu menanam ranjau secara masif.

Vaez juga menilai AS memasuki perang tanpa persiapan matang dan gagal mengantisipasi gangguan pada jalur pelayaran utama maupun serangan drone terhadap negara-negara Teluk. Ia berpendapat, meski AS bisa melemahkan Iran secara signifikan, kemenangan total hanya dapat dicapai melalui invasi darat yang memerlukan hingga satu juta tentara—sesuatu yang menurutnya tidak menjadi pilihan Washington.

“Tujuan utama Iran saat ini adalah bertahan hidup,” kata Vaez. Ia menambahkan, tujuan yang lebih luas adalah memaksa Washington menerima bahwa paksaan—baik melalui kekuatan militer, tekanan ekonomi, maupun isolasi diplomatik—tidak akan membuahkan hasil.